//
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad saat menjadi narasumber pada kegiatan Diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (21/3/2024). Foto: Farhan/nr.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Perjalanan pulang ke kampung halaman atau mudik menjadi budaya yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia di kala Hari Raya Idulfitri. Tak sekadar migrasi sementara dari kota ke pedesaan, mudik membawa banyak dampak termasuk perekonomian. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengingatkan terdapat lima aspek mudik yang harus diperhatikan agar momentum tahunan ini dapat berjalan lancar.
“Yang pertama, dalam mudik ini aspek histori tentunya. Sebuah status sosial bagi masyarakat perantau untuk kembali ke kampung halamannya sehingga bagi mereka (lebaran) selain tradisi sudah menjadi status sosial. Sehingga, pemerintah dan seluruh stakeholder lainnya harus siap untuk memberikan pelayanan terbaik,” jelas politisi yang akrab disapa Samad itu di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (21/3/2024).
Dalam acara Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Peran DPR Pastikan Mudik Aman, Silaturahmi Nyaman”, Anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menyampaikan bahwa aspek ekonomi juga muncul dalam kegiatan mudik. Dilansir dari berbagai sumber, perputaran uang selama libur Lebaran 2023 diperkirakan mencapai Rp240 triliun, angka ini naik drastis dari sebelumnya Rp150 triliun di 2022.
“Kita bisa mendorong dan melihat dampak redistribusi potensi ekonomi dari kota ke desa. Jadi karena itu layanan-layanan perbankan; Bank Indonesia, perbankan seluruh stakeholder keuangan betul-betul siap. Termasuk layanan keuangan digital karena jangan sampai mereka ingin bertransaksi (tapi) jaringannya tidak siap, internetnya macet dan seterusnya. Itu berbahaya sekali,” tutur Samad.
“Jangan sampai mereka (pemudik) ingin bertransaksi (tapi) jaringannya tidak siap, internetnya macet dan seterusnya. Itu berbahaya sekali”
Aspek ketiga terkait dengan pengaturan teknis transportasi baik udara, laut dan darat. Ia menyoroti tingginya perkiraan pergerakan jalur darat sehingga perlu pengkoordinasian ekstra. Aspek keempat adalah aspek mitigasi risiko yang akan muncul dari kegiatan mudik. Yang kelima adalah aspek kelembagaan.
“Koordinasi antara Polri, Pemerintah Daerah dan juga Kementerian Perhubungan, PUPR dan seluruh stakeholderlainnya termasuk masyarakat transportasi Indonesia, kemudian civil society lainnya. Yang tidak kalah penting adalah live streaming dari para jurnalis di setiap arus yang diperkirakan setiap tahun terjadi kemacetan,” kata legislator Dapil DKI Jakarta III itu.
Pada acara tersebut hadir pula Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. R. Slamet Santoso dan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro.
Dalam diskusi, Tory Damantoro menyampaikan agar para anggota DPR RI bisa memanfaatkan kondisi peak season seperti Lebaran, Nataru, dan momentum lainnya perlu menjadi ‘belanja masalah’ yang nanti bisa dianalisis lebih lanjut. Ia juga mengatakan terdapat beberapa masalah yang muncul pada hari-hari besar yang merupakan imbas dari masalah sebelumnya yang telah ada. Sehingga, perlu ditelaah mana masalah sistemik yang harus diatur dengan regulasi dan masalah yang bersifat variasi dari apa yang sudah diatur oleh kebijakan yang ada.
Diperkirakan pada tahun 2024 yang akan ada 193,6 juta jiwa yang melakukan perjalanan pada libur lebaran. Adapun lima provinsi tujuan yang akan paling banyak didatangi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta. •uc/rdn
