//
Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijaya saat mengikuti Rapat Kerja bersama Menteri Sosial, di Gedung DPR Jakarta, Selasa (19/3/2024). Foto: Dep/nr.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijaya menyoroti sikap pemerintah dalam memberikan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) menjelang Pilpres 14 februari lalu.
Menurutnya pemberian bansos bertujuan untuk mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen dan el nino. Namun langkah penyaluran bansos yang diambil pemerintah menjelang pemilu dinilai tidak tepat.
“El nino sudah berakhir pada awal januari 2024 lalu, kemudian bansos kepada masyarakat juga sudah disalurkan sebelumnya. Namun mengapa menjalang pesta demokrasi penyaluran bansos menjadi semakin agresif?” kata Esti dalam Rapat Kerja bersama Menteri Sosial, di Gedung DPR Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Ia bilang, penyaluran bansos sebaiknya dilakukan oleh satu Kementeran/Lembaga saja. Supaya dalam pelaksanaannya menjadi lebih jelas dan terukur.
“Bansos jelang pemilu itu dari mana apakah dari Kemensos atau Kementerian lain? Sebaiknya penyaluran bansos itu dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga saja,” pungkas Esti.
Lebih lanjut, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai yang terus menerus dapat berdampak buruk kepada masyarakat. Sebab, nantinya masyarakat akan terbiasa dengan bantuan pemerintah sehingga menimbulkan rasa malas.
“Nanti masyarakat jadi malas untuk bekerja malas untuk beraktifitas karena mereka sudah terbiasa disalurkan bansos. Dampaknya tentu akan mempengaruhi kestabilan ekonomi Indonesia,” tuturnya. •tn/aha
