//
Anggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin. Foto: Dok/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai anggaran program makan gratis yang merupakan program yang diusung Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu masuk dalam APBN ke depannya. Meski begitu, waktu pembahasan anggaran mengenai hal itu menurutnya dapat fleksibel.
“Kalau memang mau (dibahas) sekarang nggak apa-apa, tapi nanti 2025 lebih baik dan lebih leluasa”
“Malah lebih enak (kalau dibahas anggarannya) di 2025, karena kesempatannya makin terbuka. Tapi pada saat sekarang (2024) pun ndak apa-apa, kita mengenal perubahan APBN (APBN-P) juga ya. Kalau memang mau (dibahas) sekarang nggak apa-apa, tapi nanti 2025 lebih baik dan lebih leluasa,” ungkap Zulfikar ketika ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024)
Lebih lanjut, dirinya menilai dengan dibahasnya Program Makan Siang Gratis agar bisa terakomodir dalam APBN, merupakan contoh baik yang dilakukan Presiden Jokowi yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024 mendatang, Maka dari itu, menurutnya, siapapun presiden nanti yang kalau terlihat memang sudah terpilih walaupun belum ditetapkan, maka pemerintahan yang sekarang dan sedang menjabat ini akan memberikan ruang bagi masuknya visi-misi program presiden terpilih yang baru tersebut.
“Coba dicek ya periode pemerintahan 2009-2014 itu ada nama program yang mirip. Waktu itu namanya itu dari anggaran Kemendikbud, waktu itu ya namanya PMTAS, Program Makanan Tambahan Anak Sekolah. Dulu anggarannya berapa? itu dari Kemendikbud sendiri loh ya. Sebenarnya dari sisi alokasi sudah pernah ada. Tinggal nanti dicarikan dari yang lain,” terang politisi yang juga Anggota Badan Legislasi DPR RI ini.
Terkait munculnya wacana penggunaan dana BOS untuk program makan gratis, dirinya menyebut bahwa anggaran untuk Program Makan Siang Gratis tersebut seharusnya memang perlu dicari dari pos-pos yang bisa direalokasikan dan bukan mengambil dari pos dana BOS tersebut. Terlebih, DPR memiliki fungsi budgeting dari hal itu.
“Kalau itu memang penting ya jangan diambil, kan begitu dari mana misalnya, dicarilah nanti,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar ini. •hal/rdn
