DPR Dorong Pemerintah Cepat Salurkan Bantuan Bagi Korban Longsor dan Banjir

Ketua DPR Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/nr.

Ketua DPR Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti meningkatkan jumlah bencana hidrometeorologi yang kini terjadi di sejumlah daerah, terutama longsor dan banjir. Ia pun mendorong Pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak. 

“Awal tahun ini berbagai bencana terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Ini menjadi keprihatinan kita bersama, dan Pemerintah harus cepat memberikan bantuan kepada warga kita yang menjadi korban bencana,” kata Puan dalam rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Senin (8/1/2024).

“Awal tahun ini berbagai bencana terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Ini menjadi keprihatinan kita bersama, dan Pemerintah harus cepat memberikan bantuan kepada warga kita yang menjadi korban bencana,” kata Puan

Seperti diketahui terjadi peristiwa longsor yang cukup besar di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Satu orang ditemukan meninggal dunia akibat longsor, dan Tim SAR masih terus melakukan pencarian mengingat terindikasi masih ada sejumlah warga hilang setelah bencana alam tersebut.

Beberapa orang yang sempat tertimbun longsor mengalami luka-luka dan masih dalam perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan (Faskes) setempat. Sekitar 300 warga pun mengungsi akibat bencana longsor ini.

Mengetahui bencana tersebut, Puan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) bekerja sama dengan BPBD, TNI/Polri, dan instansi terkait lainnya demi mengoptimalkan keselamatan warga. “Tim gabungan harus bisa bergerak cekatan dan seirama dalam mencari warga yang dilaporkan masih hilang, dan kita berharap mereka dapat ditemukan dalam keadaan selamat,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, dirinya turut mengingatkan agar Pemerintah, khususnya Pemda, agar mempercepat penyaluran bantuan kepada korban longsor di Subang. “Terutama bantuan logistik yang sangat dibutuhkan warga. Pastikan juga tempat pengungsiaan dalam keadaan nyaman, khususnya bagi bayi dan anak, lansia, ibu hamil serta ibu menyusui. Petugas medis harus selalu siap di titik-titik pengungsian,” sebut Puan.

Selain di Subang, longsor juga terjadi di beberapa daerah lainnya seperti di Tulungagung. Di mana, bencana longsor terjadi di dua titik wilayah yang mengakibatkan rumah warga jebol dan akses mobilitas tertutup.

Tidak hanya itu saja, sebanyak 103 bangunan di 10 kecamatan rusak akibat angin kencang. Dari ratusan bangunan rusak itu sebagian besar telah dibenahi mandiri oleh pemilik rumah. Sedangkan, rumah yang kehilangan atap akan diberi bantuan darurat dari BPBD.

Bencana longsor juga terjadi di tembok penahan tanah (TPT) setinggi 10 meter dan menimpa bangunan Stasiun Maseng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya kendaraan yang melintas di sekitar lokasi dibatasi. Rumah salah seorang warga di Kecamatan Munjungan, Trenggalek diketahui jebol akibat diterjang tanah longsor.

Selain itu, banjir merendam enam desa di empat kecamatan di Kabupaten Karawang yang menyebabkan ribuan orang terpaksa mengungsi. Banjir dan longsor pun sempat melanda delapan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Utara (Sumut).

Menerima laporan bencana yang bertubi-tubi, Puan berharap jajaran perangkat Pemda di Indonesia selalu bersikap waspada dan siaga terhadap bencana, terutama yang daerahnya rawan bencana alam.

“Jika mitigasi sudah dilakukan sebaik-baiknya, kini saatnya Pemerintah bersinergi dengan semua instansi terkait memastikan masyarakat tetap dalam kondisi aman saat musibah bencana datang,” ungkapnya.

“Yang paling penting adalah bagaimana pemangku kebijakan dapat sigap bergerak memberi bantuan keselamatan dan kebutuhan lainnya kepada masyarakat yang tertimpa bencana,” sambung Puan.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga mengimbau kepada seluruh anggota dewan untuk melakukan pengawasan. Dengan begitu, tegasnya, DPR dapat ikut berkontribusi memberi pelayanan kepada warga yang membutuhkan sesuai tugas dan tupoksi DPR.

“Anggota dewan dapat berkoordinasi dengan Forkopimda di dapilnya, maupun sesuai komisi yang dinaunginya sehingga dapat membantu mengkomunikasikan kepada pusat apabila dibutuhkan sehingga masyarakat yang menjadi korban bencana memperoleh bantuan dengan segera, termasuk bantuan jangka panjang jika rumahnya rusak akibat dilanda bencana alam,” tandas Puan. •ts/rnm