//
Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri. Foto: Dok/Man.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Baru-baru ini, viral di media sosial, sebuah video yang menunjukkan kemacetan sangat parah akibat menumpuknya jumlah kendaraan di arus lalu lintas jalan Tol Bali Mandara yang terjadi, pada Jumat (29/12/2023) malam. Kemacetan itu hingga sampai membuat wisatawan domestik dan asing turun dari kendaraan dan berjalan kaki membawa koper ke bandar udara.
Fenomena itu lantas menuai respon keras dari Komisi V. Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menilai kemacetan tersebut menunjukkan adanya urgensi kebutuhan di Bali terhadap road map transportasi publik berkelanjutan.
“Tentu menurut saya ini perlu kajian yang serius oleh para pemangku kepentingan, dan untuk itu saya mendorong adanya assessment dan juga kajian untuk mencari solusinya,” ujar Irine dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Pada prinsipnya, tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, road map transportasi publik berkelanjutan yang dimaksud tentu adalah transportasi publik berkelanjutan, ramah lingkungan, dan juga sesuai dengan daya dukung serta tampung lingkungan yang ada.
“… Dan jangan pernah melupakan Bali sebagai potensi utama pariwisata di Indonesia”
“Prinsipnya tentu adalah transportasi publik berkelanjutan, ramah lingkungan dan juga sesuai dengan daya dukung serta tampung lingkungan yang ada. Dan jangan pernah melupakan Bali sebagai potensi utama pariwisata di Indonesia,” pungkas
Sementara itu, di kesempatan berbeda, Menhub Budi Karya Sumadi, buka suara terkait kemacetan panjang yang terjadi di ruas jalan Tol Bali Mandara itu. Menhub mengungkapkan, pihaknya sebenarnya telah berkoordinasi dengan Pemprov Bali dan Kepolisian untuk melakukan upaya penanganan di Tol Bali Mandara.
Dijelaskannya, kepadatan lalu lintas di akhir tahun sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya. “Kepadatan lalu lintas di akhir tahun sudah kami prediksi sebelumnya, tetapi kemarin terjadi kepadatan yang ekstrem,” ungkap Menhub dalam keterangan resminya kepada awak media, Minggu (31/12/2023). •pun/rdn
