Berita Terbaru

RUU Air Minum dan Sanitasi Potensi Penuhi Kebutuhan Air Bersih Nasional

PARLEMENTARIA, Bekasi - Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan, menegaskan pentingnya penguatan regulasi terkait penyediaan air minum dan sanitasi guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke SPAM Jatiluhur I di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Jumat (13/3/2026).

31 Maret 2026

Lestari Moerdijat: Tidak Ada Alasan untuk Menunda Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat

Ekonomi dan Keuangan31 Maret 2026

Lestari Moerdijat: Tidak Ada Alasan untuk Menunda Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) menjadi undang-undang. Hal ini disampaikannya dalam rangka memeringati Hari Mayarakat Ada Nasional tiap tanggal 13 Maret.

Wacana Defisit di Atas 3 Persen, Banggar DPR Minta Pemerintah Hitung Risiko

Ekonomi dan Keuangan

Wacana Defisit di Atas 3 Persen, Banggar DPR Minta Pemerintah Hitung Risiko

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah mengkaji secara matang berbagai risiko jika berencana melebarkan defisit anggaran di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, hingga saat ini Banggar DPR belum menerima pembahasan awal dari pemerintah terkait rencana tersebut maupun kebijakan Quantitative Easing (QE).

Angka Kecelakaan Tinggi, Saadiyah Sebut Perlu Jadi Perhatian Serius

Angka Kecelakaan Tinggi, Saadiyah Sebut Perlu Jadi Perhatian Serius

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas nasional yang dinilai sudah berada pada tingkat mengkhawatirkan. Menurutnya, situasi ini menempatkan keselamatan di jalan raya sebagai persoalan serius yang harus segera dibenahi secara sistematis.

Hardini Soroti Peran Strategis Industri Demi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Hardini Soroti Peran Strategis Industri Demi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan pentingnya penguatan sektor industri sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif. Baginya, sektor industri berperan strategis untuk menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Budi Sulistyono Ingatkan Pupuk Indonesia, Jangan Hilangkan Peran Koperasi Desa

Budi Sulistyono Ingatkan Pupuk Indonesia, Jangan Hilangkan Peran Koperasi Desa

PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk melakukan transformasi besar terkait strategi pendampingan petani. Selain berfokus pada distribusi pupuk kimia, ungkapnya, perusahaan negara ini juga didorong untuk memimpin gerakan penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki kualitas lahan pertanian nasional yang mulai jenuh.

Fauqi Hapidekso Tekankan Seluruh Lapas Harus Sesuai dengan KUHP dan KUHAP Baru

Fauqi Hapidekso Tekankan Seluruh Lapas Harus Sesuai dengan KUHP dan KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi XIII DPR RI Fauqi Hapidekso mengatakan, memasuki tahun 2026, sistem peradilan pidana di Indonesia berada pada fase transisi penting. Hal itu karena KUHP Nasional (UU No I Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No 20 Tahun 2025) telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Pemberlakuan dua rezim hukum ini membawa perubahan paradigma pemidanaan dari dominasi pemenjaraan menuju pendekatan yang lebih korektif, rehabilitatif dan restoratif.

Cegah Perbedaan Penafsiran, Komisi XIII Dorong Pembahasan Detail Aturan Kerja Sosial

Ekonomi dan Keuangan31 Maret 2026

Cegah Perbedaan Penafsiran, Komisi XIII Dorong Pembahasan Detail Aturan Kerja Sosial

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon, memberikan perhatian khusus terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terutama terkait ketentuan kerja sosial bagi warga binaan. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Paledang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/03/2026)

Banggar DPR Nilai Subsidi di Indonesia Masih Belum Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan

Banggar DPR Nilai Subsidi di Indonesia Masih Belum Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti masih tingginya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi pemerintah. Ia menilai kebijakan subsidi perlu ditata kembali agar benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan serta tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Komisi II DPR: Sekolah Kedinasan Butuh Dukungan Negara

Komisi II DPR: Sekolah Kedinasan Butuh Dukungan Negara

PARLEMENTARIA, Sumedang - Sekolah kedinasan dinilai membutuhkan dukungan kuat dari negara karena tidak memiliki sumber pendanaan mandiri seperti perguruan tinggi negeri pada umumnya. Sebab, berbeda dengan perguruan tinggi yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dapat menarik iuran pendidikan dari mahasiswa, sekolah kedinasan sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

RUU PPRT Didukung Lintas Fraksi DPR: Atur Status Kerja, Jam Kerja, hingga Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga

RUU PPRT Didukung Lintas Fraksi DPR: Atur Status Kerja, Jam Kerja, hingga Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Mayoritas fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dan dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya bersama pemerintah. Sikap tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Komisi VI Pantau Revitalisasi Krakatau Steel, Targetkan Kemandirian Industri Baja