Angka Kecelakaan Tinggi, Saadiyah Sebut Perlu Jadi Perhatian Serius

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas nasional yang dinilai sudah berada pada tingkat mengkhawatirkan. Menurutnya, situasi ini menempatkan keselamatan di jalan raya sebagai persoalan serius yang harus segera dibenahi secara sistematis.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi V bersama Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Korps Lalu Lintas Polri. “Tentu, kondisi keselamatan di jalan raya ini berada pada titik yang mengkhawatirkan, karena dengan populasi 287 juta jiwa, ini 2025 saja angkanya fantastis kecelakaan kita di lalu lintas, jadi menyentuh angka 26,33 per 100 ribu penduduk,” ujar Saadiah melalui rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (13/3/2026).

Dalam rapat tersebut, ia mengungkapkan bahwa data kecelakaan lalu lintas menunjukkan tren yang memprihatinkan. Terbukti pada tahun 2024, jumlah kecelakaan tercatat mencapai sekitar 152 ribu kejadian. Angka itu bahkan meningkat pada 2025. “Saya mengangkat data di tahun 2024, jumlah laka menyentuh angka 152 ribu per tahun. Sementara di tahun 2025 berdasarkan data Kepolisian RI angka laka naik menjadi 155 ribu 433 kejadian dengan korban meninggal dunia mencapai 75.550 jiwa,” jelasnya.

Ia menilai angka tersebut sangat jauh dari target nasional yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan. “Dimana angka ini menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar, hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan target rencana umum nasional keselamatan yang mematok ambang batas ada pada 9,53 kematian sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2022,” jelasnya.

Saadiah juga menyoroti bahwa tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih jauh di atas standar keselamatan global yang ditetapkan World Health Organization. “Ini fenomena yang tidak hanya menempatkan Indonesia jauh di bawah standar keamanan global WHO di bawah 10 per 100 ribu jiwa. Jadi kita berada pada 26,33, dan ini menegaskan bahwa risiko kematian di jalan raya masih menjadi ancaman nyata yang menuntut penanganan sistem yang lebih agresif,” ungkapnya.

Dalam konteks arus mudik, ia menegaskan bahwa perjalanan masyarakat tidak boleh dipandang sekadar aktivitas rutin tahunan. “Olehnya itu kami memberikan semacam masukan dan rekomendasi agar mudik ini tidak sekadar rutinitas pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain tetapi dia adalah pertaruhannya nyawa rakyat,” ucapnya.

Legislator Fraksi PKS ini juga mendorong perubahan pendekatan kebijakan transportasi dari sekadar pengaturan lalu lintas menjadi upaya nyata menjamin keselamatan pengguna jalan. “Dengan angka fantastis ini yang menyentuh 26 per 100 ribu penduduk di tahun 2025 hampir 3 kali lipat dari target nasional harus ada pergeseran paradigma dari sekadar mengatur lalu lintas menjadi menjamin lalu lintas,” paparnya.

Sebagai langkah konkret, Saadiah mengusulkan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk menekan tingkat kecelakaan. “Catatan saya dalam rapat ini yang pertama adalah kebijakan keselamatan perlu diprioritaskan pada pengurangan tingkat keparahan kecelakaan,” usulnya.

Selain itu, pengawasan kecepatan kendaraan di ruas jalan dengan risiko tinggi juga perlu diperketat. “Kedua, pengendalian dan pengawasan kecepatan di ruas berisiko tinggi perlu diperkuat secara konsisten dan kepatuhan penggunaan perlengkapan keselamatan khususnya bagi pengendara motor harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang memperketat pembatasan perjalanan mudik jarak jauh sekaligus memperluas program mudik gratis bagi masyarakat. “Dan salah satu solusi yang diambil pemerintah yang kami apresiasi adalah memberikan pembatasan ketat mudik jarak jauh dan kompensasinya kapasitas mudik gratis yang saat ini dinaikkan lebih banyak lagi,” kata Saadiah.

Menurut dia, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu strategi jangka panjang yang terus diperkuat melalui kerja sama antara DPR dan pemerintah. “Ini tentu kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan kompensasi semacam ini juga bisa menjadi satu legasi antara Komisi V bersama juga dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan,” pungkasnya. (hal/um)