Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Sidoarjo – Komisi I DPR RI menemukan sejumlah persoalan terkait aset tanah milik Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) saat melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (15/4/2026). Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengungkapkan bahwa temuan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam Panitia Kerja (Panja) Aset TNI yang saat ini tengah dibentuk oleh Komisi I.
PARLEMENTARIA, Medan — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menegaskan perlunya langkah terobosan dalam memperkuat peran Lanud Soewondo, Sumatera Utara, sebagai bagian penting dari sistem pertahanan udara nasional. Hal itu disampaikan usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI, Rabu (15/4/2026).
PARLEMENTARIA, Kendari - Kehadiran industri pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara dituntut untuk memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi sorotan Komisi XII DPR RI saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (15/4/2026).
PARLEMENTARIA, Medan — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan pentingnya sosialisasi kode etik DPR dan Tanda Nomor Kendaraan Khusus (TNKB) DPR RI kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Menurutnya, sosialisasi kode etik menjadi hal krusial untuk meluruskan pemahaman publik terkait hak imunitas anggota DPR.
PARLEMENTARIA, Purwakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan investasi Energi Baru Terbarukan (EBT) di tanah air, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Legislator Dapil Sulawesi Utara ini berharap EBT mampu memperkuat sokongan energi di kawasan tersebut.
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menyepakati revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan menambahkan lima rancangan undang-undang (RUU) baru. Kesepakatan ini diambil dalam rapat evaluasi bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Rabu (15/4/2026).
PARLEMENTARIA, Karawang — Komisi XII DPR RI menegaskan dukungan legislatif terhadap penguatan ekosistem industri baterai nasional sebagai bagian dari transformasi energi bersih dan hilirisasi mineral strategis. Hal itu Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan sampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke proyek pabrik baterai kendaraan listrik milik PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) di Karawang, Jawa Barat.
PARLEMENTARIA, Maluku — Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dalam mendorong investasi di daerah, khususnya di Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan keterbatasan lahan. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Parlementaria usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Maluku, Rabu (15/4/2026).
PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi XII DPR RI, Dipo Nusantara mendorong adanya evaluasi terhadap skema bagi hasil pertambangan nikel antara pemerintah pusat dan daerah. Dorongan tersebut disuarakan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang selama ini berstatus sebagai pusat nikel Indonesia.
PARLEMENTARIA, Purwakarta — Komisi VI DPR RI mendorong peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghadirkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat. Hal ini jadi perhatian seiring percepatan program Energi Baru Terbarukan (EBT) dan pentingnya transisi menuju energi ramah lingkungan.
PARLEMENTARIA, Kendari – Komisi XII DPR RI menegaskan kehadiran industri ekstraktif tidak boleh sekadar mengeruk kekayaan alam, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi negara dan daerah.
PARLEMENTARIA, Bandung — Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bandung guna mengevaluasi kinerja BUMN sektor logistik sekaligus mendalami rencana pembentukan Holding BUMN Logistik. Langkah strategis ini didorong oleh pemerintah untuk menjawab tantangan struktural di sektor logistik nasional, yang mencakup tingginya biaya logistik, lebih dari 20 logistik BUMN yang selama ini beroperasi secara terpisah. Ketiadaan integrasi layanan end-to-end ini menyebabkan duplikasi fungsi, overlapping layanan, serta rendahnya utilisasi aset secara menyeluruh.