Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Bogor - Komisi V DPR mendorong Kementrian Perhubungan untuk segera mengevaluasi regulasi yang mengatur penanganan perlintasan sebidang kereta api guna memastikan kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan perkembangan transportasi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Evaluasi ini dinilai penting sebagai upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang terukur dan berkelanjutan.
PARLEMENTARIA, Madiun - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Korem 081/Dhirotsaha Jaya di Madiun, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026), guna menyerap aspirasi secara objektif terkait kondisi riil prajurit di lapangan. Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan tersebut, terdapat tiga aspek utama yang dinilai krusial untuk segera ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meminta Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perlintasan sebidang kereta api di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus menjamin keamanan perjalanan kereta api.
PARLEMENTARIA, Tangerang – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa upaya penguatan ekonomi daerah harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Pembangunan industri, investasi, dan kawasan permukiman dinilai perlu tetap memperhatikan keberlanjutan tata ruang serta keberadaan kawasan resapan air agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Kualitas pelayanan rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan fasilitas dan kompetensi tenaga medis, tetapi juga oleh kemudahan pasien dalam memperoleh informasi dan berkonsultasi setelah menjalani tindakan medis. Aspek pelayanan pascatindakan ini menjadi salah satu perhatian yang diungkapkan oleh Anggota BURT DPR RI Syarif Fasha dalam agenda Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ke National Hospital Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026).
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Syarif Fasha mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pelayanan administrasi di rumah sakit, terutama pada fasilitas kesehatan yang telah memiliki peralatan medis modern dan sumber daya manusia yang mumpuni. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran pelayanan administrasi kerap menjadi titik lemah yang memengaruhi kepuasan pasien.
PARLEMENTARIA, Medan – Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya penguatan pengawasan keimigrasian guna mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural ke luar negeri. Hal tersebut mengemuka saat agenda Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026).
PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendorong penguatan sistem pengawasan warga negara asing (WNA) melalui penerapan dashboard digital keimigrasian yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital akan meningkatkan akurasi data, memperkuat pengawasan, serta memudahkan pemerintah memantau keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR akan meminta penjelasan dari PT Pertamina (Persero) terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk potensi peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan stok BBM bersubsidi. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak dapat dilepaskan dari kondisi global yang masih penuh ketidakpastian.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota Tim Pengawasan (Timwas) Haji DPR 2026 KH Maman Imanulhaq menilai banyaknya berbagai kasus pelanggaran yang terungkap dalam penyelenggaraan ibadah Haji tahun ini. Baginya, isu ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap praktik badal haji, pembayaran dam, dan kurban belum sepenuhnya tertata dengan baik.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota Tim Pengawasan (Timwas) Haji DPR 2026 KH Maman Imanulhaq menyoroti banyaknya temuan terkait kasus badal haji dalam pelaksanaan ibadah Haji 2026. Ia pun mendorong dilakukannya sejumlah evaluasi dalam pelayanan ibadah Haji, termasuk program non-reguler seperti badal haji dan pembayaran dam (denda) haji.