Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi I DPR RI, Achmad Daeng Sere, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mendorong peningkatan anggaran bagi Komando Resor Militer (Korem) 163/Wira Satya, Bali. Hal itu, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta peningkatan kesejahteraan prajurit.
PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau kesiapan layanan kesehatan di RS Siloam Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama).
PARLEMENTARIA, Medan - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Adang Daradjatun, menegaskan bahwa kehadiran RUU tersebut merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum nasional di tengah semakin kompleksnya hubungan hukum lintas negara.
PARLEMENTARIA, Badung – Wakil Ketua Komisi I Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai perlunya peningkatan infrastruktur, kenaikan status pangkalan, serta penambahan personel TNI Angkatan Udara (TNI AU) di wilayah Bali. Langkah strategis tersebut mendesak dilakukan guna menopang tingginya intensitas penugasan pengamanan tamu negara sekaligus mendukung berbagai agenda latihan militer di daerah tersebut.
PARLEMENTARIA, Denpasar - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengapresiasi kinerja Komando Resor Militer 163/Wira Satya dalam menjalankan peran pembinaan masyarakat dan mendukung program-program strategis pemerintah. Apresiasi tersebut disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 163/Wira Satya di Kota Denpasar, Bali, Jumat (26/6).
PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI), Maruli Siahaan menyoroti Kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia yang memiliki aktivitas lintas negara. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Pansus RUU HPI ke Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (25/6/2026).
PARLEMENTARIA, Bandung – Panitia Kerja (Panja) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Komisi VII DPR RI terus mendalami tata kelola industri air minum dalam kemasan, khususnya praktik perusahaan maklon. Pendalaman tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja spesifik ke PT Muawanah Al Ma'soem, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan dalam industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), mulai dari lemahnya pengawasan galon guna ulang hingga potensi ketimpangan distribusi sumber daya air di daerah penghasil air baku. Hal ini diungkap usai menghadiri pertemuan dengan PT Akasha Wira International dalam rangka kunjungan spesifik Panja Industri AMDK ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/6/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kinerja keuangan PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey) sebagai Holding BUMN Jasa Survei yang dinilainya berada dalam kondisi sangat sehat. Ia berharap pembentukan holding semakin memperkuat kinerja seluruh anak perusahaan sekaligus mendorong langkah-langkah strategis untuk memperluas bisnis ke depan. Termasuk kemungkinan menawarkan sahamnya ke public atau IPO.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk mengoptimalkan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi santri di Aceh. Menurutnya, peningkatan akses bantuan pendidikan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat keberlangsungan dayah dan pesantren yang selama ini berperan besar dalam pendidikan keagamaan masyarakat Aceh.
PARLEMENTARIA, Labuan Bajo – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mendorong adanya evaluasi berkala terhadap daftar obat yang ditanggung dalam layanan kesehatan. Selain mengikuti perkembangan ilmu kedokteran, kebijakan tersebut juga perlu mengakomodasi kebutuhan pasien yang beragam, termasuk penggunaan obat-obatan yang direkomendasikan oleh tenaga medis.
PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menekankan bahwa setiap usulan alih fungsi atau pelepasan kawasan hutan harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan secara seimbang antara fungsi ekologis dan kebutuhan pembangunan, termasuk ketahanan pangan.