•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Baleg DPR Targetkan Pengambilan Keputusan RUU Pemerintahan Aceh Sebelum Penutupan Masa Sidang

Politik dan Keamanan1 April 2026

Baleg DPR Targetkan Pengambilan Keputusan RUU Pemerintahan Aceh Sebelum Penutupan Masa Sidang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menargetkan pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat dilakukan sebelum penutupan masa sidang DPR RI pada 21 April 2026. Hal itu disampaikan Iman dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

1 April 2026

Baleg DPR Tekankan Pentingnya Undang Kemenag Bahas RUU Pemerintahan Aceh

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Tekankan Pentingnya Undang Kemenag Bahas RUU Pemerintahan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyusun agenda maraton pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan melibatkan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh isu krusial dapat diklarifikasi sebelum pengambilan keputusan pada akhir masa sidang.

Tunda Rapat Panja RUU Pemerintahan Aceh, Baleg DPR Sebut Perlu Tambahan Waktu Perbaiki Usulan

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Tunda Rapat Panja RUU Pemerintahan Aceh, Baleg DPR Sebut Perlu Tambahan Waktu Perbaiki Usulan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri mengusulkan penundaan Rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat panja di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Dewi Juliani Soroti Perlindungan Hak Asuh Anak Perkawinan Campuran Saat Bahas RUU Hukum Perdata Internasional

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Dewi Juliani Soroti Perlindungan Hak Asuh Anak Perkawinan Campuran Saat Bahas RUU Hukum Perdata Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Dewi Juliani menekankan pentingnya RUU tentang Hukum Perdata Internasional dalam memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia (WNI), khususnya perempuan dan anak yang terlibat dalam perkawinan campuran. Pasalnya, berdasarkan pengamatannya, kerap muncul sengketa hak asuh lintas negara yang menempatkan posisi perempuan WNI pada kondisi yang tidak menguntungkan.

Benny K. Harman: Negara Harus Usut Tuntas Kasus Kekerasan Aktivis

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Benny K. Harman: Negara Harus Usut Tuntas Kasus Kekerasan Aktivis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman menegaskan negara tidak boleh kalah untuk mengusut tuntas tindakan kekerasan terhadap aktivis, termasuk kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andrie Yunus. Pasalnya, peristiwa tersebut menjadi ujian bagi penegakan hukum sekaligus komitmen negara dalam melindungi warga negaranya.

Ujang Bey Berharap Kepala OIKN Juga Terapkan Sistem Penghematan Energi

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Ujang Bey Berharap Kepala OIKN Juga Terapkan Sistem Penghematan Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR Ujang Bey berharap Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menerapkan sistem penghematan energi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia akibat adanya dinamika geopolitik global. Sebab Ujang bilang, situasi tersebut juga berdampak langsung pada perekonomian Indonesia.

Legislator Kecam Kekerasan terhadap Aktivis HAM Andrie Yunus

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Kecam Kekerasan terhadap Aktivis HAM Andrie Yunus

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mengecam keras aksi kekerasan terhadap aktivis Andrie Yunus. Ia menegaskan bahwa kasus yang menimpa Andrie Yunus bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan dugaan aksi kekerasan yang terencana dan sistematis. Ia menilai serangan tersebut memiliki target yang jelas, mengingat korban merupakan bagian dari kelompok masyarakat sipil yang aktif dalam advokasi isu hak asasi manusia.

Komisi III Buka Bahasan RUU Jabatan Hakim, Kedepankan Partisipasi Publik

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Buka Bahasan RUU Jabatan Hakim, Kedepankan Partisipasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah organisasi perangkat pengadilan pada Selasa (31/3/2026). Forum ini menjadi langkah awal dalam menerima masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim sekaligus menandai dimulainya pembahasan regulasi tersebut.

Bahas RUU Jabatan Hakim, Safaruddin Dorong Penguatan Seleksi Hakim

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Jabatan Hakim, Safaruddin Dorong Penguatan Seleksi Hakim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menekankan pentingnya penguatan sistem seleksi hakim dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Ia menilai, aspek integritas harus menjadi parameter utama dalam proses rekrutmen guna memastikan kualitas lembaga peradilan.

1 April 2026

Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diimbau Tak Panik

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diimbau Tak Panik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, dalam waktu dekat. Pernyataan ini sekaligus menepis isu yang beredar di masyarakat terkait kabar kenaikan harga BBM yang disebut akan berlaku mulai 1 April 2026.

Pasal Pembunuhan Berencana Berpotensi Diterapkan dalam Kasus Aktivis KontraS

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Pasal Pembunuhan Berencana Berpotensi Diterapkan dalam Kasus Aktivis KontraS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mendorong aparat penegak hukum untuk mendalami secara komprehensif unsur pidana dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus, termasuk membuka kemungkinan penerapan pasal pembunuhan berencana apabila ditemukan indikasi yang mengarah ke sana.

WFH Sektoral dan Diplomasi Energi Perlu Dijalankan Antisipasi Lonjakan Harga Minyak Dunia

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

WFH Sektoral dan Diplomasi Energi Perlu Dijalankan Antisipasi Lonjakan Harga Minyak Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Eskalasi konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global dan lonjakan harga minyak mentah dunia. Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong pemerintah mengambil langkah mitigasi berlapis, baik dari sisi domestik maupun internasional.