E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
AIPA Caucus 2026|RUU Perampasan Aset|Paripurna|Pariwisata|NTT|ASEAN|Kesehatan|Bali|layanan kesehatan|Anggaran|MBG|sekolah|Revitalisasi Sekolah
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 27°C
Lembab: 49%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
AIPA Caucus 2026|RUU Perampasan Aset|Paripurna|Pariwisata|NTT|ASEAN|Kesehatan|Bali|layanan kesehatan|Anggaran|MBG|sekolah|Revitalisasi Sekolah
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 27°C
Lembab: 49%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

PHK

27 artikel dengan tag ini

DPR-Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK, Buruh Bisa Lapor Guna Percepatan Penanganan
DPR-Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK, Buruh Bisa Lapor Guna Percepatan Penanganan
Politik dan Keamanan3 Mei 2026
DPR-Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK, Buruh Bisa Lapor Guna Percepatan Penanganan
Politik dan Keamanan
DPR-Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK, Buruh Bisa Lapor Guna Percepatan Penanganan

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI bersama Pemerintah secara resmi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan peningkatan kesejahteraan buruh. Satgas ini diharapkan menjadi kanal percepatan penanganan berbagai persoalan, mulai dari isu pengupahan, sistem alih daya (outsourcing), hingga potensi PHK di sejumlah sektor industri.

3 Mei 2026
Nurhadi Minta Kemnaker Deteksi Dini, Antisipasi Badai PHK
Nurhadi Minta Kemnaker Deteksi Dini, Antisipasi Badai PHK
Kesejahteraan Rakyat9 April 2026
Nurhadi Minta Kemnaker Deteksi Dini, Antisipasi Badai PHK
Kesejahteraan Rakyat
Nurhadi Minta Kemnaker Deteksi Dini, Antisipasi Badai PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui sistem deteksi dini yang komprehensif. Ia menyoroti adanya peringatan dari kalangan serikat pekerja terkait potensi terjadinya gelombang PHK dalam waktu dekat. 

Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai
Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai
Politik dan Keamanan1 April 2026
Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai
Politik dan Keamanan
Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) dilaporkan mulai berancang-ancang untuk tidak memperpanjang kontrak kerja PPPK. Alasan klasiknya? Benturan regulasi dan kantong daerah yang kempis. Banyak Pemda yang kini “angkat tangan” dalam mempertahankan tenaga PPPK. Mereka berdalih pada regulasi yang melarang alokasi belanja pegawai melampaui angka 30 persen dari APBD.

Sebelumnya3 / 3Halaman 3 dari 3

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1042)
  • Industri dan Pembangunan(3656)
  • Isu Lainnya(1037)
  • Kesejahteraan Rakyat(3631)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4465)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

9 April 2026
1 April 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
AIPA Caucus 2026|RUU Perampasan Aset|Paripurna|Pariwisata|NTT|ASEAN|Kesehatan|Bali|layanan kesehatan|Anggaran|MBG|sekolah|Revitalisasi Sekolah
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 27°C
Lembab: 49%
Angin: 6 km/h