PHK

31 artikel dengan tag ini

SPBU Swasta Dibatasi Kuota Subsidi, Hillary Soroti Dampaknya terhadap PHK

Ekonomi dan Keuangan24 Mei 2026

SPBU Swasta Dibatasi Kuota Subsidi, Hillary Soroti Dampaknya terhadap PHK

PARLEMENTARIA, Boyolali – Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut menyoroti dampak pembatasan kuota subsidi energi terhadap keberlangsungan usaha SPBU swasta di sejumlah daerah. Menurutnya, kebijakan pembatasan kuota yang tidak diimbangi perlindungan terhadap sektor privat berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunkan iklim investasi, hingga meningkatkan angka kemiskinan.

24 Mei 2026

Komisi IX Himpun Masukan Akademisi untuk RUU Ketenagakerjaan Baru

Kesejahteraan Rakyat19 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Himpun Masukan Akademisi untuk RUU Ketenagakerjaan Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama akademisi dari Universitas Padjadjaran dan Universitas Trisakti di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Netty Aher: RUU Ketenagakerjaan Harus Jadi Momentum Benahi Ketimpangan di Dunia Kerja

Kesejahteraan Rakyat3 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Aher: RUU Ketenagakerjaan Harus Jadi Momentum Benahi Ketimpangan di Dunia Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja dan buruh Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Netty dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2026 atau May Day tiap tanggal 1 Mei.

Dilema Buruh: Penggerak Utama Roda Ekonomi, Ancaman PHK Terus Menghantui

Ekonomi dan Keuangan3 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dilema Buruh: Penggerak Utama Roda Ekonomi, Ancaman PHK Terus Menghantui

PARLEMENTARIA, Jakarta - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun ini tidak hanya menjadi momentum apresiasi, tetapi juga pengingat atas berbagai persoalan serius yang masih dihadapi pekerja di Indonesia. Hal itu mulai dari upah yang belum layak hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

DPR-Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK, Buruh Bisa Lapor Guna Percepatan Penanganan

Politik dan Keamanan3 Mei 2026

Politik dan Keamanan

DPR-Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK, Buruh Bisa Lapor Guna Percepatan Penanganan

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI bersama Pemerintah secara resmi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan peningkatan kesejahteraan buruh. Satgas ini diharapkan menjadi kanal percepatan penanganan berbagai persoalan, mulai dari isu pengupahan, sistem alih daya (outsourcing), hingga potensi PHK di sejumlah sektor industri.

Nurhadi Minta Kemnaker Deteksi Dini, Antisipasi Badai PHK

Kesejahteraan Rakyat9 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi Minta Kemnaker Deteksi Dini, Antisipasi Badai PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui sistem deteksi dini yang komprehensif. Ia menyoroti adanya peringatan dari kalangan serikat pekerja terkait potensi terjadinya gelombang PHK dalam waktu dekat.

Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) dilaporkan mulai berancang-ancang untuk tidak memperpanjang kontrak kerja PPPK. Alasan klasiknya? Benturan regulasi dan kantong daerah yang kempis. Banyak Pemda yang kini “angkat tangan” dalam mempertahankan tenaga PPPK. Mereka berdalih pada regulasi yang melarang alokasi belanja pegawai melampaui angka 30 persen dari APBD.