Mufti Anam

4 artikel dengan tag ini

E-Commerce Sewenang-wenang Bisa Tutup Toko Seller, Legislator Pertanyakan Perlindungan KPPU

Industri dan Pembangunan19 September 2026

E-Commerce Sewenang-wenang Bisa Tutup Toko Seller, Legislator Pertanyakan Perlindungan KPPU

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan urgensi penambahan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 2027. Ia meminta KPPU memastikan setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat memberikan manfaat konkret, termasuk dalam melindungi pelaku UMKM dan seller yang berjualan melalui platform e-commerce.

19 September 2026

HET Minyak Goreng Berbeda dengan di Pasar, Mufti Anam: Buat Apa Kita Bernegara?!

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

HET Minyak Goreng Berbeda dengan di Pasar, Mufti Anam: Buat Apa Kita Bernegara?!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti An'am menyoroti perbedaan antara Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang ditetapkan pemerintah dengan harga yang ditemukan di pasar. Mufti menyebut harga minyak goreng di pasaran dapat mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000, sementara HET berada di kisaran Rp15.000.

Pansus Dorong Desain Industri Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif

Politik dan Keamanan15 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus Dorong Desain Industri Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif

PARLEMENTARIA, Denpasar – Desain industri dinilai tidak hanya perlu mendapat pelindungan hukum, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi penciptanya. Karena itu, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI mendorong regulasi yang dapat memperkuat kontribusi desain terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif.

Serap Aspirasi di Bali, Pansus RUU Desain Industri Perkuat Pelindungan Pengrajin Kecil

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Bali, Pansus RUU Desain Industri Perkuat Pelindungan Pengrajin Kecil

PARLEMENTARIA, Denpasar – Kerentanan karya pengrajin kecil Bali terhadap penjiplakan menjadi salah satu perhatian Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri. Pansus menilai pelindungan desain tidak cukup melalui sertifikasi, tetapi perlu disertai pendampingan dan penegakan hukum yang efektif.