2 artikel dengan tag ini
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus mampu menjadi instrumen untuk menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini berlarut-larut. Penyelesaian tersebut mencakup perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan badan usaha.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat langkah pemetaan dan identifikasi terhadap berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi memicu sengketa dan konflik.
