Dede Yusuf Efendi

7 artikel dengan tag ini

APBN 2027 Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK, Komisi II Minta Pembayaran DAU Lebih Awal

Politik dan Keamanan13 Oktober 2026

APBN 2027 Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK, Komisi II Minta Pembayaran DAU Lebih Awal

PARLEMENTARIA, Manado — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah menyiapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp23 triliun pada 2027 untuk membantu pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu. Ia menekankan pentingnya mempercepat penyaluran dana ke daerah agar pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan (nakes) tidak terlambat.

13 Oktober 2026

Perkuat Dukungan bagi Daerah Terdampak Bencana

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Dukungan bagi Daerah Terdampak Bencana

PARLEMENTARIA, Padang – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan penanganan serta pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal, termasuk di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang masih membutuhkan dukungan anggaran untuk melanjutkan proses pemulihan.

Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027

PARLEMENTARIA, Padang – Usulan DPR RI agar pemerintah pusat mengambil alih beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, akhirnya mendapat kepastian anggaran. Melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah, sebesar Rp23 triliun dialokasikan dalam APBN 2027 untuk membiayai gaji PPPK yang selama ini menjadi beban pemerintah daerah.

Widyaiswara LAN Harus Upgrade Pengetahuan, Kompetensi Digital dan AI Jadi Bekal untuk ASN

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Widyaiswara LAN Harus Upgrade Pengetahuan, Kompetensi Digital dan AI Jadi Bekal untuk ASN

PARLEMENTARIA, Jatinangor – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta kompetensi widyaiswara atau tenaga pengajar ASN diperbarui agar mampu memberikan pelatihan yang relevan dengan perkembangan kecerdasan artifisial (AI) dan transformasi digital. Hal itu disampaikan Dede saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN II) BPSDM Kemendagri RI, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026).

Kebijakan Nasional LSD 87 Persen Jangan Disamaratakan, Harus Pengecualian di Pulau Jawa

Politik dan Keamanan25 September 2026

Politik dan Keamanan

Kebijakan Nasional LSD 87 Persen Jangan Disamaratakan, Harus Pengecualian di Pulau Jawa

PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi II DPR RI mendorong pemerintah pusat meninjau ulang penerapan aturan ambang batas 87 persen Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak disamaratakan untuk seluruh wilayah, khususnya Pulau Jawa. Dorongan ini disampaikan kepada Parlementaria usai tim Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Bupati Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).

Dampak OSS, BUMN Buat Aturan Investasi Sendiri Tanpa Libatkan Daerah

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Dampak OSS, BUMN Buat Aturan Investasi Sendiri Tanpa Libatkan Daerah

PARLEMENTARIA, Bandung - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti praktik sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membuat aturan investasi sendiri tanpa melibatkan pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang membahas persoalan pertanahan dan tata ruang di Kantor Bupati Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).

Pembahasan 15 RUU Kabupaten/Kota Bagian dari Penataan Dasar Hukum, Bukan Pemekaran Daerah

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Pembahasan 15 RUU Kabupaten/Kota Bagian dari Penataan Dasar Hukum, Bukan Pemekaran Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI melakukan pembicaraan Tingkat I terkait 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan bersama Pemerintah. Pembahasan ini sebagai bagian dari upaya menata kembali dasar hukum pembentukan daerah agar selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan konstitusi Indonesia.