BBM

56 artikel dengan tag ini

Danang Wicaksana Kawal Kebijakan Harga BBM Khusus Nelayan 30-120 GT Rp15.000 per Liter

Industri dan Pembangunan14 Juli 2026

Danang Wicaksana Kawal Kebijakan Harga BBM Khusus Nelayan 30-120 GT Rp15.000 per Liter

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, menyambut baik langkah cepat pemerintah yang menetapkan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal nelayan berukuran 30 hingga 120 Gross Tonnage (GT). Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai respons langsung untuk memangkas beban operasional nelayan yang sebelumnya harus membeli BBM non-subsidi dengan harga mencapai Rp25.000 per liter.

14 Juli 2026

Penurunan Harga Minyak Harus Untungkan Masyarakat

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Penurunan Harga Minyak Harus Untungkan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintah diminta segera menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah memperoleh pasokan minyak mentah dengan harga yang lebih rendah, sehingga tren penurunan harga minyak dunia dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebijakan energi berjalan sesuai dinamika pasar global.

Empat Tuntutan Mahasiswa ke DPR: Mulai dari Pembebasan Mahasiswa Trisakti hingga Soal Ekonomi

Politik dan Keamanan20 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Empat Tuntutan Mahasiswa ke DPR: Mulai dari Pembebasan Mahasiswa Trisakti hingga Soal Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sejumlah unsur Pimpinan DPR RI menghampiri aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6/2026) malam. Beragam tuntutan massa kepada pemerintah, telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh DPR dengan menghubungi pihak-pihak terkait.

DPR Ingatkan Kementerian ESDM Paparkan Mekanisme Penyesuaian Harga BBM Secara Terbuka

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

DPR Ingatkan Kementerian ESDM Paparkan Mekanisme Penyesuaian Harga BBM Secara Terbuka

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR akan mengawasi kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) agar sejalan dengan perkembangan harga minyak dunia serta tidak membebani masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh dirinya saat menerima perwakilan para mahasiswa yang berunjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Komisi VI Akan Panggil Pertamina Pasca Kenaikan BBM Nonsubsidi

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Akan Panggil Pertamina Pasca Kenaikan BBM Nonsubsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR akan meminta penjelasan dari PT Pertamina (Persero) terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk potensi peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan stok BBM bersubsidi. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak dapat dilepaskan dari kondisi global yang masih penuh ketidakpastian.

Ateng Sutisna: Ada Risiko Inflasi Lanjutan di Balik Kenaikan BBM Non Subsidi

Industri dan Pembangunan12 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Ateng Sutisna: Ada Risiko Inflasi Lanjutan di Balik Kenaikan BBM Non Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat dampak langsung kenaikan harga BBM non subsidi terhadap inflasi. Menurutnya, pemerintah juga perlu mewaspadai efek rambatan yang berpotensi menekan biaya transportasi, logistik, hingga harga barang kebutuhan masyarakat.

Budi Kanang: Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Industri dan Pembangunan11 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Budi Kanang: Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah pelemahan rupiah berpotensi menekan daya beli kelas menengah. Menurutnya, kelompok ini menjadi salah satu pihak yang paling rentan karena tidak mendapatkan perlindungan seperti subsidi atau operasi pasar yang umumnya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

Kenaikan BBM Tak Terhindarkan, Sartono Tekankan Perlindungan Masyarakat

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Kenaikan BBM Tak Terhindarkan, Sartono Tekankan Perlindungan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi dampak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi. Menurutnya, kebijakan yang mengikuti dinamika harga pasar internasional tersebut perlu diimbangi dengan program-program yang dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Antisipasi Terjadinya Migrasi Massif Pengguna Pertamax ke BBM Subsidi, Jangan Ada Penimbunan!

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Antisipasi Terjadinya Migrasi Massif Pengguna Pertamax ke BBM Subsidi, Jangan Ada Penimbunan!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.

Harga Pertamax Naik, Pemerintah Harus Jelaskan Formula dan Dasar Perhitungan secara Transparan

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Harga Pertamax Naik, Pemerintah Harus Jelaskan Formula dan Dasar Perhitungan secara Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang terjadi di tengah gejolak harga minyak dunia menjadi perhatian publik. Banyak masyarakat mempertanyakan alasan di balik penyesuaian harga tersebut dan dampaknya terhadap biaya hidup sehari-hari.

Barcode Subsidi BBM Banyak Diblokir, Pemerintah Harus Hadirkan Komunikasi yang Transparan

Industri dan Pembangunan9 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Barcode Subsidi BBM Banyak Diblokir, Pemerintah Harus Hadirkan Komunikasi yang Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang dikeluhkan pelaku usaha di berbagai daerah dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi produktif. Karena itu, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah menghadirkan mekanisme komunikasi yang transparan agar perubahan kebijakan energi tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Kenaikan BBM Dinilai Tekan Manufaktur, Novita Minta Mitigasi untuk Industri

Industri dan Pembangunan9 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Kenaikan BBM Dinilai Tekan Manufaktur, Novita Minta Mitigasi untuk Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai mulai membebani sektor manufaktur nasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi konkret agar industri, terutama skala kecil dan menengah, tidak menanggung dampak ekonomi secara sendiri di tengah meningkatnya biaya energi dan logistik.