BBM

49 artikel dengan tag ini

Kenaikan BBM Tak Terhindarkan, Sartono Tekankan Perlindungan Masyarakat

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Kenaikan BBM Tak Terhindarkan, Sartono Tekankan Perlindungan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi dampak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi. Menurutnya, kebijakan yang mengikuti dinamika harga pasar internasional tersebut perlu diimbangi dengan program-program yang dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

10 Juni 2026

Antisipasi Terjadinya Migrasi Massif Pengguna Pertamax ke BBM Subsidi, Jangan Ada Penimbunan!

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Antisipasi Terjadinya Migrasi Massif Pengguna Pertamax ke BBM Subsidi, Jangan Ada Penimbunan!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.

Harga Pertamax Naik, Pemerintah Harus Jelaskan Formula dan Dasar Perhitungan secara Transparan

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Harga Pertamax Naik, Pemerintah Harus Jelaskan Formula dan Dasar Perhitungan secara Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang terjadi di tengah gejolak harga minyak dunia menjadi perhatian publik. Banyak masyarakat mempertanyakan alasan di balik penyesuaian harga tersebut dan dampaknya terhadap biaya hidup sehari-hari.

Barcode Subsidi BBM Banyak Diblokir, Pemerintah Harus Hadirkan Komunikasi yang Transparan

Industri dan Pembangunan9 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Barcode Subsidi BBM Banyak Diblokir, Pemerintah Harus Hadirkan Komunikasi yang Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang dikeluhkan pelaku usaha di berbagai daerah dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi produktif. Karena itu, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah menghadirkan mekanisme komunikasi yang transparan agar perubahan kebijakan energi tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Kenaikan BBM Dinilai Tekan Manufaktur, Novita Minta Mitigasi untuk Industri

Industri dan Pembangunan9 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Kenaikan BBM Dinilai Tekan Manufaktur, Novita Minta Mitigasi untuk Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai mulai membebani sektor manufaktur nasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi konkret agar industri, terutama skala kecil dan menengah, tidak menanggung dampak ekonomi secara sendiri di tengah meningkatnya biaya energi dan logistik.

Kardaya Warnika: Pentingnya Ketersediaan BBM Subsidi & LPG 3 Kg untuk Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan24 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kardaya Warnika: Pentingnya Ketersediaan BBM Subsidi & LPG 3 Kg untuk Masyarakat

PARLEMENTARIA, Boyolali – Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika menekankan pentingnya menjaga ketersediaan BBM subsidi dan LPG 3 kilogram bagi masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha. Menurutnya, distribusi energi untuk kebutuhan masyarakat kecil tidak boleh terganggu karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kebutuhan rumah tangga.

Didik Haryadi Pastikan Stok BBM dan LPG di Jawa Tengah Aman Jelang Iduladha

Ekonomi dan Keuangan24 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Didik Haryadi Pastikan Stok BBM dan LPG di Jawa Tengah Aman Jelang Iduladha

PARLEMENTARIA, Surakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi memastikan kesiapan stok BBM dan LPG di Jawa Tengah dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Iduladha. Kepastian tersebut diperoleh setelah Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke terminal penyimpanan (storage terminal) PT Pertamina Patra Niaga di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

SPBU Swasta Dibatasi Kuota Subsidi, Hillary Soroti Dampaknya terhadap PHK

Ekonomi dan Keuangan24 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

SPBU Swasta Dibatasi Kuota Subsidi, Hillary Soroti Dampaknya terhadap PHK

PARLEMENTARIA, Boyolali – Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut menyoroti dampak pembatasan kuota subsidi energi terhadap keberlangsungan usaha SPBU swasta di sejumlah daerah. Menurutnya, kebijakan pembatasan kuota yang tidak diimbangi perlindungan terhadap sektor privat berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunkan iklim investasi, hingga meningkatkan angka kemiskinan.

Komisi XII Minta BPH Migas Perketat Digitalisasi Distribusi BBM Subsidi

Industri dan Pembangunan20 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Minta BPH Migas Perketat Digitalisasi Distribusi BBM Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi menegaskan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus diperketat menyusul meningkatnya potensi penyimpangan di berbagai daerah. Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Iran membuat penyaluran subsidi energi wajib tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

Kenaikan Harga BBM Lumpuhkan Aktivitas Nelayan, Ketahanan Pangan Terancam

Industri dan Pembangunan8 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Kenaikan Harga BBM Lumpuhkan Aktivitas Nelayan, Ketahanan Pangan Terancam

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti dampak serius kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap aktivitas nelayan yang kini mulai terhenti di sejumlah daerah. Kondisi ini dinilai tidak hanya berdampak pada ekonomi nelayan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional.

Harga Energi Melonjak, Pemerintah Harus Jelaskan Skema Distribusi BBM untuk Nelayan

Industri dan Pembangunan8 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Harga Energi Melonjak, Pemerintah Harus Jelaskan Skema Distribusi BBM untuk Nelayan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan komprehensif terkait distribusi dan akses BBM bagi nelayan, menyusul terhentinya aktivitas melaut di sejumlah daerah akibat lonjakan harga energi.

Ibu-Ibu PKK Kumpulkan Minyak Jelantah Jadi Avtur, Legislator Apresiasi Terobosan Tersebut

Industri dan Pembangunan27 April 2026

Industri dan Pembangunan

Ibu-Ibu PKK Kumpulkan Minyak Jelantah Jadi Avtur, Legislator Apresiasi Terobosan Tersebut

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Inovasi pengelolaan limbah rumah tangga menjadi energi kembali mendapat perhatian. Minyak jelantah yang dikumpulkan ibu-ibu PKK di Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini diolah di Kilang Cilacap menjadi bahan bakar pesawat (avtur). Hal ini sebagai bagian dari upaya pemanfaatan limbah sekaligus penguatan ketahanan energi nasional.