E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Haji|Penerimaan Mahasiswa Baru|RUU Pemerintahan Aceh|Sengketa|sekolah|Kesehatan|Audit|RUU Satu Data|ASN|Pariwisata|RUU Ketenagakerjaan|RUU Kewarganegaraan
Jakarta:
Sebagian Cerah
29°C
Terasa: 35°C
Lembab: 74%
Angin: 2 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Terpopuler

Berita yang paling banyak dilihat bulan ini

Sepanjang WaktuHari IniMinggu IniBulan IniTahun Ini
1
Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia
Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia
Politik dan Keamanan7 April 2026
1
Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia
Politik dan Keamanan
Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menyoroti pentingnya konsep orkestrasi data saat membahas RUU Satu Data Indonesia bersama Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Informasi Geospasial. Baginya, keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia sangat bergantung pada sinergi antar kementerian dan lembaga (K/L) dalam mengelola, mengintegrasikan, dan berbagi data secara konsisten.

7 April 2026
2
Komisi XI Pastikan Pemerintah Siap Tidak Naikkan BBM Hingga Akhir Tahun
Komisi XI Pastikan Pemerintah Siap Tidak Naikkan BBM Hingga Akhir Tahun
Ekonomi dan Keuangan6 April 2026
2
Komisi XI Pastikan Pemerintah Siap Tidak Naikkan BBM Hingga Akhir Tahun
Ekonomi dan Keuangan
3
Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal
Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal
Politik dan Keamanan2 April 2026
3
Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal
Politik dan Keamanan
Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), mendorong agar kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) diatur secara lebih terukur dan berbasis kinerja. Ia menegaskan, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

4
Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional
Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional
Politik dan Keamanan1 April 2026
4
Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional
Politik dan Keamanan
Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional
5
Pemerintah Jangan Terlambat Baca Potensi Awal Covid-19 Cicada!
Pemerintah Jangan Terlambat Baca Potensi Awal Covid-19 Cicada!
Kesejahteraan Rakyat8 April 2026
5
Pemerintah Jangan Terlambat Baca Potensi Awal Covid-19 Cicada!
Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Jangan Terlambat Baca Potensi Awal Covid-19 Cicada!
6
Komisi IV DPR Tekankan Penguatan Pangan Nasional Demi Hadapi Dinamika Global
Komisi IV DPR Tekankan Penguatan Pangan Nasional Demi Hadapi Dinamika Global
Industri dan Pembangunan8 April 2026
6
Komisi IV DPR Tekankan Penguatan Pangan Nasional Demi Hadapi Dinamika Global
7
Kasus Penusukan Komar Safe di Tual Harus Ditangani oleh Aparat Secara Transparan
Kasus Penusukan Komar Safe di Tual Harus Ditangani oleh Aparat Secara Transparan
Politik dan Keamanan7 April 2026
7
Kasus Penusukan Komar Safe di Tual Harus Ditangani oleh Aparat Secara Transparan
8
Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah
Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah
Politik dan Keamanan1 April 2026
8
Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah
Politik dan Keamanan
Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi II DPR Edi Oloan Pasaribu menyoroti tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah Jawa Tengah adalah penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, pentingnya visi besar dan strategi konkret dari setiap kepala daerah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan aktivitas ekonomi lokal.

9
Komisi IX: Tutup Total Semua SPPG Penyebab Keracunan MBG!
Komisi IX: Tutup Total Semua SPPG Penyebab Keracunan MBG!
Kesejahteraan Rakyat6 April 2026
9
Komisi IX: Tutup Total Semua SPPG Penyebab Keracunan MBG!
Kesejahteraan Rakyat
Komisi IX: Tutup Total Semua SPPG Penyebab Keracunan MBG!
10
Kasus Campak Masih Marak, Puan Minta Program Imunisasi Dievaluasi
Kasus Campak Masih Marak, Puan Minta Program Imunisasi Dievaluasi
Kesejahteraan Rakyat2 April 2026
10
Kasus Campak Masih Marak, Puan Minta Program Imunisasi Dievaluasi
Kesejahteraan Rakyat
Kasus Campak Masih Marak, Puan Minta Program Imunisasi Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti masih maraknya kasus campak di Indonesia yang menyebabkan korban jiwa, baik pada balita maupun orang dewasa. Ia menilai kondisi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program imunisasi.

11
Inovasi Perikanan Melesat, Titiek Soeharto Tekankan Urgensi Penambahan Tenaga Penyuluh
Inovasi Perikanan Melesat, Titiek Soeharto Tekankan Urgensi Penambahan Tenaga Penyuluh
Industri dan Pembangunan1 April 2026
11
Inovasi Perikanan Melesat, Titiek Soeharto Tekankan Urgensi Penambahan Tenaga Penyuluh
Industri dan Pembangunan
Inovasi Perikanan Melesat, Titiek Soeharto Tekankan Urgensi Penambahan Tenaga Penyuluh
12
Tiga Prajurit TNI Gugur, Komisi I Dukung Pemerintah Desak PBB Investigasi Menyeluruh
Tiga Prajurit TNI Gugur, Komisi I Dukung Pemerintah Desak PBB Investigasi Menyeluruh
Politik dan Keamanan7 April 2026
12
Tiga Prajurit TNI Gugur, Komisi I Dukung Pemerintah Desak PBB Investigasi Menyeluruh
Politik dan Keamanan
13
Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu
Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu
Politik dan Keamanan1 April 2026
13
Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu
Politik dan Keamanan
Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu
14
Hinca Panjaitan: Tanpa Riset, Kebijakan Ganja Medis Hanya Asumsi
Hinca Panjaitan: Tanpa Riset, Kebijakan Ganja Medis Hanya Asumsi
Politik dan Keamanan8 April 2026
14
Hinca Panjaitan: Tanpa Riset, Kebijakan Ganja Medis Hanya Asumsi
Politik dan Keamanan
15
Benny K. Harman: Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset
Benny K. Harman: Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset
Politik dan Keamanan6 April 2026
15
Benny K. Harman: Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset
Politik dan Keamanan
16
BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia
BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia
Politik dan Keamanan1 April 2026
16
BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia
Politik dan Keamanan
BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia
17
Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diimbau Tak Panik
Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diimbau Tak Panik
Politik dan Keamanan1 April 2026
17
Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diimbau Tak Panik
Politik dan Keamanan
Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diimbau Tak Panik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, dalam waktu dekat. Pernyataan ini sekaligus menepis isu yang beredar di masyarakat terkait kabar kenaikan harga BBM yang disebut akan berlaku mulai 1 April 2026.

18
RUU Hukum Perdata Internasional Tutup Kekosongan Hukum dan Perkuat Posisi Indonesia di Global
RUU Hukum Perdata Internasional Tutup Kekosongan Hukum dan Perkuat Posisi Indonesia di Global
Politik dan Keamanan2 April 2026
18
RUU Hukum Perdata Internasional Tutup Kekosongan Hukum dan Perkuat Posisi Indonesia di Global
Politik dan Keamanan
RUU Hukum Perdata Internasional Tutup Kekosongan Hukum dan Perkuat Posisi Indonesia di Global
19
Bonnie Triyana Tegaskan RUU Sisdiknas Harus Dorong Guru Sejahtera
Bonnie Triyana Tegaskan RUU Sisdiknas Harus Dorong Guru Sejahtera
Kesejahteraan Rakyat8 April 2026
19
Bonnie Triyana Tegaskan RUU Sisdiknas Harus Dorong Guru Sejahtera
Kesejahteraan Rakyat
20
Pembedaan Signifikan antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik Harus Diperjelas
Pembedaan Signifikan antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik Harus Diperjelas
Politik dan Keamanan7 April 2026
20
Pembedaan Signifikan antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik Harus Diperjelas
1 / 23Halaman 1 dari 23Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(779)
  • Industri dan Pembangunan(2856)
  • Isu Lainnya(984)
  • Kesejahteraan Rakyat(2717)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3435)
  • Populer(416)
  • Uncategorized(1)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

Komisi XI Pastikan Pemerintah Siap Tidak Naikkan BBM Hingga Akhir Tahun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan dalam menjaga capaian pendapatan negara pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Komisi XI juga mendorong penguatan penerimaan yang berkelanjutan.

6 April 2026
2 April 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL) imbas serangan Israel.

1 April 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengingatkan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efektif terhadap munculnya varian baru COVID-19 Cicada yang memicu kekhawatiran penyebaran virus meluas hingga potensi gejala lebih berat. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik.

8 April 2026
Industri dan Pembangunan
Komisi IV DPR Tekankan Penguatan Pangan Nasional Demi Hadapi Dinamika Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah yang lebih optimal dan adaptif terhadap berbagai dinamika global. Menurutnya, ketahanan pangan nasional harus diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk antara Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, serta BUMN pangan yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di dalam negeri.

8 April 2026
Politik dan Keamanan
Kasus Penusukan Komar Safe di Tual Harus Ditangani oleh Aparat Secara Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kasus penusukan terhadap Komar Safe Renngur di Tual, Maluku, bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III dengan Justitiam Law Firm/Kuasa Hukum dan Yacob Pedro dan M. Renngur, Wakil Ketua Komisi III Dede Indra Permana Soediro mengingatkan penanganan kasus tersebut harus menjadi barometer profesionalisme aparat dan kepercayaan publik terhadap hukum.

7 April 2026
1 April 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menimbulkan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Hal ini menyusul insiden Keracunan Massal MBG di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, baru-baru ini.

6 April 2026
2 April 2026

PARLEMENTARIA, Bogor — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Balai Riset Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan di Bogor. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung berbagai inovasi yang telah dihasilkan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perikanan budidaya.

1 April 2026
Tiga Prajurit TNI Gugur, Komisi I Dukung Pemerintah Desak PBB Investigasi Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendukung upaya Pemerintah yang mendesak PBB untuk mengambil tindakan penyelidikan secara menyeluruh, usai tiga prajurit TNI gugur di Lebanon saat menjalankan misi perdamaian. Ia juga meminta Pemerintah mendorong PBB mendesak Israel untuk bertanggung jawab atas insiden ini.

7 April 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang membebaskan Amsal Sitepu dari jerat perkara dugaan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut dinilai menjadi perhatian publik karena menyangkut profesi pekerja kreatif yang selama ini kerap menghadapi tantangan dalam proses pengadaan jasa.

1 April 2026
Hinca Panjaitan: Tanpa Riset, Kebijakan Ganja Medis Hanya Asumsi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti belum adanya riset komprehensif terkait ganja medis yang seharusnya dilakukan pemerintah, khususnya oleh Kementerian Kesehatan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

8 April 2026
Benny K. Harman: Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta  - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menyoroti lemahnya tata kelola aset hasil sitaan dan rampasan negara dalam berbagai perkara tindak pidana. Ia menilai persoalan utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada pengelolaan aset yang belum optimal.

6 April 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mengecam keras tindakan yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta dua lainnya yang mengalami luka berat dalam menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada 30 Maret 2026 di wilayah Lebanon Selatan.

1 April 2026
1 April 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa penyusunan RUU HPI merupakan langkah penting untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara-perkara yang memiliki unsur lintas negara.

2 April 2026
Bonnie Triyana Tegaskan RUU Sisdiknas Harus Dorong Guru Sejahtera

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menegaskan komitmen untuk mendorong peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian penting dari pembenahan sistem pendidikan nasional. Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan fondasi utama untuk menciptakan proses belajar mengajar yang berkualitas.

8 April 2026
Politik dan Keamanan
Pembedaan Signifikan antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik Harus Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pentingnya memahami secara seksama Naskah Akademik dan Draf RUU Satu Data Indonesia. Hal ini untuk mempelajari adanya perbedaan mendasar antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik. Menurutnya, meskipun keduanya terkait dengan data dan statistik, tujuan dan ruang lingkup keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

7 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Haji|Penerimaan Mahasiswa Baru|RUU Pemerintahan Aceh|Sengketa|sekolah|Kesehatan|Audit|RUU Satu Data|ASN|Pariwisata|RUU Ketenagakerjaan|RUU Kewarganegaraan
Jakarta:
Sebagian Cerah
29°C
Terasa: 35°C
Lembab: 74%
Angin: 2 km/h