Politik dan Keamanan

5275 artikel ditemukan

Penyusunan RUU HPI Harus Berbasis Data dan Pengalaman Empirik Kekinian

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Penyusunan RUU HPI Harus Berbasis Data dan Pengalaman Empirik Kekinian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) Hinca Pandjaitan menekankan pentingnya penyusunan RUU HPI tersebut yang berbasis pada pengalaman praktik dan data empiris selama ini. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan hukum yang melibatkan unsur asing perlu menjadi bahan evaluasi agar regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan hukum di masa depan.

10 Juni 2026

UU Polri yang Baru Perkuat Peran Pengawasan Eksternal oleh Kompolnas

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

UU Polri yang Baru Perkuat Peran Pengawasan Eksternal oleh Kompolnas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan semakin memperkuat profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih ada peran lembaga pengawas eksternal Polri yang semakin diperkuat.

Sugiat Santoso Usul Porsi Anggaran Bantuan Hukum Bagi Rakyat Diperbesar Demi Tekan Ketimpangan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sugiat Santoso Usul Porsi Anggaran Bantuan Hukum Bagi Rakyat Diperbesar Demi Tekan Ketimpangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyoroti proporsi usulan tambahan anggaran Kementerian Hukum Tahun 2027 yang dinilainya lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan internal dibandingkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Ia meminta struktur anggaran tersebut dikaji kembali agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan sejalan dengan semangat efisiensi yang ditekankan Presiden RI Prabowo Subianto.

Maruli Siahaan: Tambah Anggaran Kementerian HAM, Prioritaskan Pelayanan Masyarakat

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan: Tambah Anggaran Kementerian HAM, Prioritaskan Pelayanan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menekankan agar usulan tambahan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pemahaman HAM hingga ke daerah-daerah.

Komisi XIII: Spirit Efisiensi Presiden Harus Terwujud Lewat Program yang Terukur

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Spirit Efisiensi Presiden Harus Terwujud Lewat Program yang Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan semangat efisiensi yang menjadi arahan Presiden RI Prabowo Subianto perlu diwujudkan melalui program-program yang terukur dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga keberanian menentukan prioritas program agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Jangan Sampai Anggaran Kementerian HAM 2027 Buat Korban HAM Jadi Kalah Prioritas

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Jangan Sampai Anggaran Kementerian HAM 2027 Buat Korban HAM Jadi Kalah Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2027 Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di DPR RI memunculkan sorotan terhadap orientasi penggunaan anggaran. Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai tantangan utama Kementerian HAM bukan semata-mata keterbatasan anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut diprioritaskan agar lebih banyak menyentuh masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM.

Willy Aditya: Fakultas Hukum Jadi Mitra Penguatan Layanan Hukum Nasional

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Willy Aditya: Fakultas Hukum Jadi Mitra Penguatan Layanan Hukum Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar fakultas-fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi dilibatkan sebagai mitra dalam penguatan layanan hukum nasional. Baginya, langkah tersebut penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum sekaligus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) hukum di Indonesia.

Willy Aditya Usulkan Posbakum Fokus pada Sosialisasi Undang-Undang

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Willy Aditya Usulkan Posbakum Fokus pada Sosialisasi Undang-Undang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dikembangkan Kementerian Hukum difokuskan pada sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Pasalnya, fokus yang jelas diperlukan agar program Posbakum berjalan lebih efektif, terukur, dan mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

RUU Hukum Perdata Internasional Perlu Pertimbangkan Pengalaman Praktis Pelaku Usaha

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Hukum Perdata Internasional Perlu Pertimbangkan Pengalaman Praktis Pelaku Usaha

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Hukum Perdata Internasional Andreas Hugo Pareira menyoroti pentingnya memperkuat posisi tawar Indonesia dalam berbagai kontrak bisnis lintas negara. Menurutnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional perlu mempertimbangkan pengalaman praktis pelaku usaha dalam menentukan pilihan hukum (choice of law) pada kerja sama internasional.

MKD dan Polresta Serang Kota Samakan Persepsi soal Hak Imunitas Anggota Dewan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

MKD dan Polresta Serang Kota Samakan Persepsi soal Hak Imunitas Anggota Dewan

PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sosialisasi mengenai hak imunitas anggota DPR RI kepada jajaran Polresta Serang. Wakil Ketua MKD DPR Agung Widiyantoro menjelaskan bahwa hak imunitas merupakan hak konstitusional yang dimiliki anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan, khususnya terkait penyampaian pendapat, pertanyaan, maupun pernyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat.

Parlemen Indonesia – Belarusia Jajaki Kerja Sama Produk Susu Halal dan Teknologi Pengelolaan Sampah

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Parlemen Indonesia – Belarusia Jajaki Kerja Sama Produk Susu Halal dan Teknologi Pengelolaan Sampah

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Belarusia menjajaki sejumlah peluang kerja sama baru dengan Belarusia, mulai dari pengembangan produk susu bersertifikasi halal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang dinilai telah maju dan berhasil diterapkan di negara tersebut.

MKD Perkuat Sosialisasi TNKB Khusus Anggota Dewan Bersama Polresta Serang Kota

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

MKD Perkuat Sosialisasi TNKB Khusus Anggota Dewan Bersama Polresta Serang Kota

PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memperkuat kerja sama dengan Polresta Serang Kota dalam pengawasan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketertiban serta mencegah penyalahgunaan maupun pemalsuan identitas kendaraan dinas.