
Bambang Patijaya saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI dengan PT. PGN di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (20/11/2026).|Foto : Mentari/MRI.
PARLEMENTARIA, Batam – Komisi XII DPR RI secara resmi meminta PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk segera mengevaluasi dan menghitung ulang struktur harga gas bumi bagi sektor industri di Kota Batam. Desakan ini muncul sebagai respons atas tingginya harga gas campuran (mix) yang menyentuh level 13 dolar AS, jauh melampaui tarif normal gas pipa sebesar 9,6 dolar AS.
Permintaan tersebut disampaikan langsung Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat petang (20/11/2026).
Dalam pertemuan yang membedah akar permasalahan energi tersebut, Bambang Patijaya menegaskan bahwa penetapan tarif gas harus mempertimbangkan daya tahan dan pertumbuhan dunia usaha.
"Untuk itu kami meminta kepada PGN untuk dapat menghitung ulang, sehingga kemudian tidak terlalu membebani. Karena kalau harga gas pipa normal itu adalah 9,6 dolar, sementara kalau menyentuh angka 13 itu kan sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka bagaimana kita mendukung industri di dalam negeri, maka sebaiknya harga gas di dalam negeri itu dapat dipertimbangkan dan dihitung ulang oleh PGN," jelasnya.
Bambang menilai pertemuan yang berjalan secara konsultatif dan konstruktif tersebut telah membuahkan sejumlah titik terang sebagai pijakan awal penyelesaian masalah. "Jadi saya pikir tadi adalah pertemuan yang konsultatif, yang membedah apa yang menjadi problem, dan mudah-mudahan tadi kita sudah mendapatkan beberapa titik terang di dalam bagaimana penyelesaian hal tersebut," pungkasnya.
Komisi XII berharap PGN dapat segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan merilis formulasi harga baru yang lebih proporsional dan terjangkau. Kebijakan harga gas yang adil diyakini akan menjadi katalisator penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta memperkuat fondasi industri nasional di Batam. (mri/aha)