
Wakil Ketua BURT DPR RI, Indah Kurniawati, dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Surakarta.|Foto: Salju/MRI.
PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Indah Kurniawati, menyoroti perlunya evaluasi terhadap ketentuan penjaminan kesehatan, terutama terkait cakupan obat, tindakan medis, hingga batas lama rawat inap. Menurutnya, kebijakan penjaminan harus lebih mempertimbangkan kondisi medis dan kebutuhan pemulihan pasien, bukan semata-mata berpedoman pada batasan administratif.
Hal tersebut disampaikan Indah dalam kunjungan spesifik BURT DPR RI ke Rumah Sakit (RS) JIH Solo, Jawa Tengah, Senin (16/11/2026). Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, dalam praktik pelayanan kesehatan masih ditemukan sejumlah kendala ketika kebutuhan pengobatan pasien tidak sepenuhnya terakomodasi oleh ketentuan penjaminan.
Indah mencontohkan, pasien terkadang menghadapi keterbatasan penjaminan ketika obat maupun tindakan medis yang direkomendasikan dokter tidak termasuk dalam cakupan yang ditanggung. Padahal, kebutuhan pengobatan setiap pasien berbeda dan harus disesuaikan dengan kondisi medis masing-masing.
“Kami cuma mengingatkan karena (keluhan) itu yang sering kami terima sebagai bahan masukan ya. Karena kami ditolak, gak bisa, obat tertentu gak boleh, treatment tertentu gak boleh, kayak gitu,” ujar Indah, yang merupakan Legislator Dapil Jawa Timur I tersebut.
Selain cakupan obat dan tindakan medis, Indah turut menyoroti ketentuan batas lama rawat inap yang dinilai perlu lebih fleksibel mengikuti perkembangan kondisi pasien. Menurutnya, batas waktu perawatan secara administratif tidak serta-merta menjadi indikator bahwa pasien telah pulih dan siap menjalani perawatan di rumah.
“Kalau masih sakit gak harus tiga hari, tapi pasien merasa aku masih kepingin di rumah sakit ini. Kalau pulang aku tidak ada yang rawat, begitu gitu kan,” ungkapnya.
Ia menilai, keputusan mengenai lama perawatan perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan pasien sekaligus kesiapan lingkungan tempat tinggal dalam mendukung proses pemulihan. Sebab, kebutuhan pasien tidak berhenti pada tindakan medis selama berada di rumah sakit, tetapi juga mencakup kesinambungan perawatan setelah diperbolehkan pulang.
Indah juga mengingatkan adanya potensi perbedaan penilaian antara kebutuhan medis dan parameter yang digunakan pihak penjamin, khususnya dalam penanganan kondisi darurat. Menurutnya, kondisi yang dinilai membutuhkan penanganan segera oleh pasien belum tentu mendapatkan penilaian serupa berdasarkan kriteria penjaminan.
“Bagi pasien mungkin 38 (derajat) sudah kejang gawat ya, sementara itu bagi BPJS enggak, enggak bisa. Kalau enggak segitu ya kalau kamu tetap lakukan tindakan seolah-olah itu gawat maka kamu tanggung sendiri kayak gitu-gitu loh Pak,” jelasnya.
Ia menegaskan, keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas dalam setiap keputusan medis, terutama pada penyakit yang membutuhkan penanganan cepat. Indah pun mengingatkan pentingnya golden period atau periode emas penanganan medis, ketika keterlambatan tindakan dapat memengaruhi keberhasilan pengobatan maupun prognosis pasien.
Dalam kesempatan tersebut, Indah turut mengapresiasi kesiapan RS JIH Solo dalam menangani pasien stroke melalui sistem alarm khusus yang memungkinkan tim medis bergerak secara bersamaan. Melalui sistem tersebut, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa tindakan awal ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu tidak lebih dari satu jam.
Indah berharap, berbagai ketentuan penjaminan kesehatan dapat terus dievaluasi melalui koordinasi antara rumah sakit dan pihak penjamin. Menurutnya, diperlukan keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan penjaminan dan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan medis pasien.
“Saya tahu tidak segampang itu rumah sakit akan membuat suatu diskresi untuk suatu tindakan yang memang tidak sering tapi kadang terjadi, tetapi tentu saya percaya bahwa utamakan keselamatan terlebih dahulu,” pungkasnya. (sqa/ssb)