Rencana BLU UIN Madura Harus Perluas Akses Kuliah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

PARLEMENTARIA, Pamekasan – Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah menegaskan bahwa rencana transformasi Universitas Islam Negeri (UIN) Madura dari satuan kerja (satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU), harus dipersiapkan dengan baik.

Rencana transformasi itu, tambahnya, juga harus dibarengi dengan perluasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Madura, khususnya yang berpenghasilan rendah.

Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIN Madura Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (13/11/2026).

"Transformasi dari satker ke BLU ini tentu merupakan langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan kemandirian, profesionalisme, dan kualitas layanan pendidikan tinggi. Tetapi status ini bukan sekadar perubahan pola pengelolaan keuangan, kami berharap tata kelola kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, serta budaya kerja organisasi juga lebih ditingkatkan lagi," ujar Wardatul.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyebut, proses transformasi menjadi BLU harus disiapkan dengan baik agar pengelolaan kampus yang mandiri dapat berjalan optimal. Di sisi lain, ia juga menaruh harapan agar status baru tersebut turut memperkuat peran UIN Madura bagi masyarakat sekitar.

"Saya berharap UIN Madura perlu mengambil peran yang lebih besar dalam rangka memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Madura, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama lulusan madrasah, pesantren, dan masyarakat di wilayah Kepulauan Madura," tuturnya.

Legislator Dapil Jawa Barat VII ini menyebut, sebagaimana disampaikan Rektor, UIN Madura masih menghadapi krisis sumber daya manusia (SDM). Salah satunya kebutuhan tenaga ahli farmasi, di mana kampus tersebut baru memiliki satu orang sementara kebutuhannya bertambah empat orang lagi. Ia berharap persoalan itu dapat teratasi dalam beberapa tahun ke depan.

Wardatul mengungkapkan, pihaknya mencatat sekitar sembilan aspirasi yang disampaikan para Wakil Rektor dan Ketua Senat. Di antaranya terkait kurangnya SDM, terutama untuk pendidikan umum, serta Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengenai rasio program studi umum dan agama sebesar 20 persen berbanding 80 persen.

"Aspirasi yang sembilan ini tidak kami ulas satu per satu karena kami yakin semua yang hadir juga mencatat. Apa yang menjadi PR kami di Komisi VIII tentu akan kita catat dan kita kawal. Apalagi di sini ada anggota DPR RI dari dapil Pamekasan, Ibu Ansari, tentu banyak PR-nya. Mudah-mudahan sembilan-sembilannya bisa dikawal dan direalisasikan," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rombongan, Ansari, yang telah membawa rombongan Komisi VIII DPR RI hadir ke UIN Madura. "Mudah-mudahan ini yang pertama dan tidak untuk yang terakhir kita datang ke sini. Ke depannya mudah-mudahan kita datang lagi ke UIN Madura dengan aspirasi yang sedikit, karena yang banyak tadi sudah kita perjuangkan," pungkasnya. (mrs/rdn)