Hendry Munief: RUU Kawasan Industri Harus Beri Manfaat bagi Semua Pihak

PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri harus mampu memastikan pertumbuhan industri memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya bagi perusahaan dan pengelola kawasan, regulasi tersebut juga diharapkan berdampak pada kesejahteraan tenaga kerja serta masyarakat di sekitar kawasan industri.

Hal tersebut disampaikan Hendry saat memimpin kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Terpadu Kabil Integrated Industrial Estate (KIIE), Batam, Kepulauan Riau, Jumat (13/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan langsung dari pelaku industri untuk menyempurnakan substansi regulasi yang tengah disusun.

Hendry menjelaskan, Panja RUU Kawasan Industri melakukan identifikasi berbagai persoalan atau belanja masalah yang dihadapi pengelola kawasan maupun perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Masukan tersebut diperlukan agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan industri sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau bahasa kawan-kawan ini belanja masalah. Dari rancangan undang-undang kawasan industri, kami dari Panja RUU Kawasan Industri ini memang selalu bekerja dan berusaha mengoptimalkan bagaimana agar kita mendapatkan masukan yang betul-betul bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi target Presiden Prabowo, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Hendry.

Menurutnya, RUU Kawasan Industri perlu memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perusahaan tenant, pengelola kawasan industri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sekitar. Dengan kepastian tersebut, pengembangan kawasan industri diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.

Ia menekankan, pertumbuhan industri harus diikuti peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sektor usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, keberadaan kawasan industri dapat membangun ekosistem ekonomi yang memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk berkembang.

"Esensi dari RUU Kawasan Industri ini adalah bagaimana kita bisa memberikan dampak yang begitu positif, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan semua merasakan manfaat yang luar biasa. Kalau bahasa saya, semua happy, semua mendapatkan," tegasnya.

Hendry turut menyoroti posisi strategis Batam yang berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Keunggulan geografis tersebut, menurutnya, perlu dimanfaatkan untuk memperkuat daya tarik investasi, hilirisasi, dan industrialisasi nasional.

Untuk itu, ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, BP Batam, pemerintah daerah, dan pelaku industri terus diperkuat. Berbagai masukan yang dihimpun dalam kunjungan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan pasal-pasal dalam RUU Kawasan Industri. Hendry menargetkan pembahasan RUU tersebut dapat diselesaikan pada masa sidang ini.

"Kami berharap mudah-mudahan di masa sidang ini bisa kita tuntaskan. Kita terus mengejar agar bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya," pungkas Hendry. (/um)