Ravindra Airlangga Dorong Pendanaan Inovatif Lindungi Keanekaragaman Hayati Global

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, menegaskan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam forum Standing Committee on Sustainable Development, Sidang IPU di Arusha, Tanzania, Rabu (7/10/2026), Ravindra juga mendorong pengembangan mekanisme pendanaan inovatif untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati global.

Ravindra menyampaikan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati karena berada di peringkat kedua dunia dalam hal kekayaan biodiversitas. "Oleh karena itu, Indonesia mendukung target 30x30, yakni upaya melindungi 30 persen wilayah daratan dan lautan pada 2030," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Senin (19/10).

Menurut Ravindra, keanekaragaman hayati memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Keragaman tanaman, misalnya, membuka peluang pengembangan varietas yang lebih tahan terhadap kekeringan, hama, dan penyakit baru. Selain itu, lebih dari 50 persen obat-obatan modern pada awalnya berasal dari senyawa yang ditemukan di alam.

Ia juga menekankan bahwa ekosistem menyediakan berbagai fungsi penting, mulai dari pengaturan iklim, daur ulang unsur hara, hingga produksi oksigen. Penurunan keanekaragaman hayati dapat mengganggu fungsi-fungsi tersebut dan berdampak terhadap keberlanjutan kehidupan manusia.

Di sisi lain, Ravindra menyoroti besarnya kesenjangan pendanaan untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Mengutip estimasi yang disampaikan dalam forum tersebut, kebutuhan pembiayaan yang belum terpenuhi diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar AS per tahun hingga 2030.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menilai diperlukan pendekatan pembiayaan yang lebih inovatif, antara lain melalui kredit keanekaragaman hayati yang berintegritas tinggi, penginternalisasian biaya kerusakan biodiversitas, serta pengurangan risiko investasi swasta. "Koordinasi kebijakan moneter juga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif," katanya.

Ravindra turut meminta pandangan mengenai mekanisme yang paling layak untuk menutup kesenjangan pendanaan tersebut, sehingga upaya konservasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks nasional, Indonesia telah memperbarui Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. Strategi ini mencakup Rencana Operasional FoLU Net Sink 2030, yang diarahkan untuk menghentikan konversi hutan alam primer, memulihkan lahan gambut dan mangrove, serta mengintegrasikan konservasi ke dalam perencanaan tata ruang.

Menutup pernyataannya, Ravindra menegaskan dukungan Indonesia terhadap resolusi kepemimpinan parlemen berikutnya untuk melindungi ekosistem pegunungan dan lautan serta mewujudkan target 30x30. Melalui forum tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati sekaligus mendorong solusi pembiayaan yang mampu menjawab tantangan konservasi di tingkat global. (aha)