Dorong Penguatan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan, dari Sarpras hingga Publikasi Ilmiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia (STP-IPI) Malang, Jawa Timur pada Kamis (3/9/2026). Kunjungan ini untuk melihat langsung penyelenggaraan pendidikan dan menggali kebutuhan penguatan mutu perguruan tinggi keagamaan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyatakan penguatan pendidikan keagamaan perlu mendapat perhatian dari Kementerian Agama. Hal itu mencakup peningkatan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa.

“Harus ada konsentrasi dari Kementerian Agama berkaitan dengan kualitas tenaga pendidik dan sarana dan prasarana, termasuk juga untuk para mahasiswanya; program-program seperti Kartu Indonesia Pintar, kemudian Beasiswa Indonesia Unggulan. Untuk tenaga dosen juga harus menjadi bagian yang tidak dilupakan,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Kebutuhan penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu perguruan tinggi keagamaan secara lebih luas. Merujuk data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang diakses pada 3 September 2026, terdapat 1.748 Perguruan Tinggi Keagamaan, dengan 1.376 di antaranya berstatus aktif. Sementara itu, baru 45 kampus yang tercatat terakreditasi unggul.

Dalam konteks STP-IPI, peningkatan mutu juga diarahkan pada penguatan kapasitas akademik dan daya jangkau institusi. Selly secara khusus mendorong publikasi dan jurnal ilmiah sebagai salah satu aspek yang perlu diperkuat untuk mendukung keinginan STP-IPI berkembang menjadi perguruan tinggi bertaraf internasional.

“Catatan saya, publikasi dan jurnal-jurnal memang harus menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh Ibu-Bapak yang ada di STP-IPI,” ujar Selly yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik tersebut.

Penguatan kapasitas akademik juga perlu berjalan seiring dengan pembenahan sarana dan prasarana. Dalam pertemuan tersebut, pihak STP-IPI menyampaikan kondisi gedung lama yang sudah tidak mencukupi kebutuhan ruang. Konstruksi gedung juga disebut tidak lagi ideal karena berkembang secara tambal sulam.

Kondisi tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang turut mendapat perhatian Selly. Ia menyebut pembenahan sarana fisik perlu menjadi bagian dari upaya penguatan STP-IPI.

“Yang paling terpenting keinginan mereka untuk bisa memperbaiki sarana fisik yang sudah lama tidak diperbaiki oleh negara. Tentu ini juga akan menjadi perhatian dari Komisi VIII," lanjutnya. 

Senada dengan Selly, Anggota Komisi VIII DPR RI Haeni Relawati turut menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia, khususnya dosen. Menurutnya, peningkatan kapasitas tenaga pendidik perlu menjadi perhatian dalam pengembangan perguruan tinggi keagamaan Katolik.

“Menjadi dosen tidak mudah karena harus ada syarat untuk jurnal, untuk penelitian dan sebagainya. Tapi saya yakin, saya kira kerja sama dengan, sekolah dan gereja yang berada di luar negeri untuk menerbitkan jurnal-jurnal itu tentu menjadi kekuatan tersendiri bagi sekolah ini untuk lebih banyak berkreasi dan berinovasi,” ungkap politisi Fraksi Partai Golkar tersebut dalam rapat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menilai lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia. Karena itu, Pemerintah Kota Malang membuka ruang sinergi dengan lembaga pendidikan keagamaan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia.

“Pemerintah Kota Malang tentu terbuka dan siap menjadi mitra dalam berbagai ikhtiar yang bertujuan memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kehadiran pelayanan sosial di tengah masyarakat," katanya.

Ali menyambut baik kunjungan Komisi VIII DPR RI ke STP-IPI. Ia berharap kunjungan tersebut dapat menjadi ruang untuk mendengar aspirasi dan mengidentifikasi kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan di daerah.

“Kami berharap, kehadiran Bapak dan Ibu sekalian tidak hanya menjadi momentum untuk melihat secara langsung kondisi dan tata kelola pendidikan keagamaan Katolik, tetapi juga menjadi ruang untuk mendengarkan aspirasi, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan langkah penguatan yang benar-benar dibutuhkan di daerah,” pungkasnya. (uc/aha)