//
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, saat Konferensi Pers pasca Rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta.|Foto: Arifman/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR dalam mendorong penanganan kekeringan dan krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Jawa Barat. Persoalan tersebut dinilai perlu ditangani secara serius karena berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Saan mengatakan DPR telah melakukan langkah antisipasi dengan turun langsung ke daerah yang terdampak kekeringan.
Salah satunya melalui kunjungan pimpinan DPR ke Cirebon bersama jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang sumber daya air. “Terkait dengan kekeringan, terutama di Jawa Barat, DPR sudah mengantisipasinya dan langsung turuh ke daerah terdampak” kata Saan saat Konferensi Pers pasca Rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, pimpinan DPR bersama Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum serta balai terkait melihat langsung kondisi wilayah yang mengalami dampak kekeringan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong penanganan yang lebih terpadu di lapangan.
Saan menyebut Cirebon menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak kekeringan cukup serius. Karena itu, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar persoalan kekurangan air dapat segera ditangani.
“Seperti hari Minggu yang lalu, pimpinan DPR ke Cirebon, memang itu daerah yang sangat berdampak, beserta dengan Dirjen SDA sumber daya air, bahkan juga dengan semua stakeholder, untuk sama-sama menangani daerah-daerah yang kekeringan,” ujarnya.
Menurut Saan, penanganan kekeringan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat. Sinergi juga perlu diperkuat bersama pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, sehingga kebutuhan masyarakat atas air bersih dapat dipenuhi secara optimal.
“Dan tentu DPR akan terus mendorong, ini bagian dari komitmen DPR. Pemerintah dan DPR, beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, untuk menangani bencana kekeringan ini, dan kekurangan air bersih buat masyarakat, itu secara serius. Jadi kita sudah mulai DPR melakukannya,” pungkas Saan. (ujm/aha)
