//
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, dalam Sidang Pleno Kedua Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA Caucus) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Mario/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Parlemen negara-negara ASEAN mendorong penguatan legislasi nasional untuk mempercepat pencapaian target iklim di kawasan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memastikan target Nationally Determined Contributions (NDC) setiap negara dapat tercapai tepat waktu sekaligus memperkuat ketahanan kawasan menghadapi dampak perubahan iklim.
Isu tersebut mengemuka dalam Sidang Pleno Kedua Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA Caucus) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (22/7/2026). Sidang pleno kedua itu yang dipimpin Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga itu mengangkat tema “Penguatan Sentralitas ASEAN dalam Menghadapi Tantangan Global yang Semakin Kompleks”, dengan sesi pembahasan “ASEAN dan Perubahan Iklim: Kontribusi AIPA untuk Melindungi Masa Depan Masyarakat”
"Hari ini, ASEAN, khususnya melalui parlemen ASEAN, kembali menegaskan komitmennya untuk mencapai target Nationally Determined Contributions. Sesi ini bertujuan menilai apakah seluruh negara telah memiliki perangkat legislasi yang diperlukan agar target NDC dapat dicapai tepat waktu," ujar Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Rabu (22/7/2026).
DPR RI menjadi tuan rumah Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA Caucus). Mengangkat tema “Peran Parlemen dalam Memperkuat Sentralitas ASEAN dalam Menghadapi Tantangan Global yang Kompleks", gelaran ini dihadiri secara virtual oleh parlemen negara ASEAN serta sejumlah negara pengamat (observer state). Terdapat juga beberapa narasumber yang memberikan pendapat dalam diskusi panel pada Sidang Pleno Kedua.
Lebih lanjut, Ravindra menilai bahwa forum tersebut juga membuka ruang bagi negara-negara anggota untuk memperkuat kerja sama regional dalam mendukung transisi energi dan pengembangan berbagai instrumen kebijakan iklim yang dapat diterapkan secara bersama.
"Forum ini juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai peluang kerja sama melalui pendekatan regional terhadap isu energi. Misalnya, apakah dimungkinkan adanya kesepakatan saling pengakuan terhadap standar kredit karbon. Langkah tersebut akan memungkinkan ASEAN memiliki posisi tawar bersama dalam penyediaan kredit karbon, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem yang sangat penting," ujarnya usai memimpin sesi pembahasan bertema “ASEAN dan Perubahan Iklim: Kontribusi AIPA untuk Melindungi Masa Depan Masyarakat” pada Sidang Pleno Kedua.
Dalam pengantarnya sebagai pimpinan sidang, Ravindra mengingatkan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata yang memengaruhi kehidupan masyarakat di kawasan ASEAN. Sebagai wilayah tropis dan kepulauan, ASEAN dinilai termasuk kawasan yang rentan terhadap dampak cuaca ekstrem, perubahan musim, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, dan ekosistem.
Ia menilai berbagai inisiatif regional yang telah dibangun ASEAN perlu diikuti dengan implementasi nyata di tingkat nasional agar komitmen bersama tidak berhenti pada tataran deklarasi. "Pertanyaan yang perlu dijawab sekarang adalah apakah berbagai komitmen regional tersebut telah diterjemahkan ke dalam kebijakan di tingkat nasional," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar itu..
Ravindra menambahkan, forum AIPA Caucus menjadi wadah bagi parlemen negara anggota untuk meninjau berbagai langkah yang telah dilakukan sekaligus menyusun rekomendasi bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
"Parlemen negara-negara anggota AIPA dapat memanfaatkan sesi ini untuk meninjau dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil di tingkat nasional agar selaras dengan kebijakan ASEAN, sekaligus merumuskan rekomendasi lebih lanjut bagi ASEAN dalam menghadapi dampak perubahan iklim, mendorong kebijakan yang lebih berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta melindungi masa depan masyarakat ASEAN," ungkapnya.
Melalui pembahasan tersebut, parlemen negara-negara ASEAN diharapkan dapat memperkuat harmonisasi kebijakan nasional dengan komitmen kawasan, sekaligus mendorong lahirnya langkah-langkah legislatif yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru. Sinergi tersebut dinilai penting agar upaya menghadapi perubahan iklim tidak hanya memperkuat ketahanan kawasan, tetapi juga memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi masyarakat ASEAN di masa depan. (uc/aha)
