//
Anggota Komisi I DPR RI Imron Amin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komando Resor Militer (Korem) 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun, Jawa Timur.|Foto: Ams/Karisma
PARLEMENTARIA, Madiun - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR menyoroti pentingnya penguatan pertahanan informasi publik dari ancaman berita bohong (hoaks) yang berpotensi memicu instabilitas sosial. Komisi I DPR menilai ketahanan nasional masa kini wajib mencakup perlindungan ruang digital masyarakat dari narasi destruktif yang menyudutkan institusi negara.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi I DPR RI Imron Amin usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komando Resor Militer (Korem) 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026). Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menolak keras berbagai upaya pembingkaian negatif (framing) yang menargetkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ia meyakini TNI memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta adanya sinergi yang solid antara struktur pertahanan guna melindungi marwah institusi.
"Karena sangat miris kalau sampai TNI selalu diberitakan hoaks, saya kurang sepakat. Jadi, saya meminta pada Pak Menhan, dan Pak Panglima, mari kita bersinergi, kerja sama untuk selalu menjaga marwah dan martabat TNI," jelas Imron.
Lebih lanjut, dirinya memaparkan bahwa eskalasi penyebaran disinformasi sering kali memiliki motif ekonomi dan politik, terutama ketika pemerintah tengah melakukan penertiban strategis. Ia mencontohkan langkah tegas aparatur negara dalam menindak eksportir ilegal demi kemandirian ekonomi sering kali direspons dengan penyebaran isu-isu meresahkan, seperti rumor demonstrasi massal atau ancaman krisis iklim yang dilebih-lebihkan.
Langkah pengamanan sumber daya tersebut, menurutnya, kerap diganggu oleh pihak tertentu melalui produksi hoaks guna memicu kepanikan publik dan ketidakstabilan negara. "Dan sekarang ketika pemerintah ini ingin berdiri sendiri, ingin mengelola sendiri, banyak oknum-oknum yang tidak menginginkan itu terjadi. Nah itu, berita-berita itu yang selalu digoreng agar masyarakat ini terbawa arus agar negara kita chaos," ungkap Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI tersebut.
Sebagai solusi konkret, Komisi I DPR telah mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengambil langkah dalam menyeimbangkan arus informasi. Imron meminta pemerintah mengoptimalkan penyebaran capaian-capaian positif ke ruang publik agar masyarakat mendapatkan referensi informasi yang akurat dan berbasis fakta. "Pencapaian pemerintah sangat sedikit pemberitaan, tapi berita-berita hoaks yang belum tentu kebenarannya itu selalu bermunculan. Maka dari itu masih kita perlu apa menyampaikan informasi-informasi yang seharusnya masyarakat terima, tidak hanya hoaks aja," pungkasnya. (AMS/um)
