Penerbangan hingga Bus Selawat Jelang Puncak Haji Jadi Pengawasan Ketat Timwas DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Timwas Haji DPR RI, Danang Wicaksana, menegaskan pengawasan transportasi menjadi fokus utama Timwas Haji DPR dalam pelaksanaan ibadah haji 2026. Pengawasan dilakukan mulai dari keberangkatan jemaah menuju Arab Saudi, pergerakan antarkota, hingga mobilitas jemaah pada fase puncak haji di Armuzna.

Pernyataan itu disampaikan Danang kepada Parlementaria saat keberangkatan Timwas Haji Tahap 1 Gelombang 2 di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu (17/05/2026). Menurut Danang, Timwas Haji DPR RI memberi perhatian serius terhadap seluruh rantai layanan transportasi jemaah, tidak hanya armada penerbangan menuju Arab Saudi, tetapi juga transportasi darat yang digunakan selama pelaksanaan ibadah haji.

“Bagi bagian kami yang di Komisi V DPR, memang fokus ke transportasi. Baik armada maskapai yang terbang ke Saudi sampai yang internal antarkota di sana,” ujar Danang.

Salah satu sorotan utama adalah pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah. Jalur tersebut dinilai rawan karena tingginya mobilitas jemaah dalam jumlah besar. Timwas Haji DPR juga menaruh perhatian khusus setelah adanya informasi kecelakaan bus yang sempat menimpa jemaah Indonesia beberapa waktu lalu.

Karena itu, Timwas Haji DPR ingin memastikan seluruh armada yang digunakan memenuhi standar keselamatan dan mampu melayani jemaah secara optimal.

Selain transportasi antarkota, Timwas Haji DPR juga akan memeriksa operasional bus selawat di Kota Makkah. Moda transportasi ini menjadi penghubung utama jemaah dari hotel pemondokan menuju Masjidil Haram dan sebaliknya.

Danang mengatakan pengawasan paling ketat akan dilakukan saat fase puncak haji di Armuzna, yakni perpindahan jemaah dari Arafah, Muzdalifah, hingga Mina. Fase ini dinilai sebagai titik paling kritis dalam penyelenggaraan haji karena jutaan jemaah bergerak hampir bersamaan dalam waktu terbatas.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan jadwal perpindahan kloter secara ketat agar kepadatan dapat diurai. Namun, Timwas Haji DPR tetap ingin memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai rencana.

“Karena padatnya, tiap-tiap kloter harus bergeser sesuai waktunya. Ini yang akan kita pastikan,” katanya.

Kepadatan di Muzdalifah juga menjadi perhatian khusus. Timwas Haji DPR akan mengecek kemungkinan penerapan skema murur atau pengaturan perlintasan tertentu untuk mengurangi penumpukan jemaah.

Tak hanya fokus pada jemaah umum, Timwas Haji DPR juga menyoroti layanan bagi jemaah sakit dan lansia. Menurut Danang, kelompok rentan membutuhkan perlakuan khusus, terutama terkait transportasi dan mobilitas selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

Ia menyebut jemaah yang sedang sakit maupun lansia pengguna kursi roda memerlukan kendaraan dan pendampingan khusus agar tetap dapat mengikuti seluruh rukun haji, termasuk wukuf di Arafah.

“Setiap jemaah haji Indonesia yang ada di sana harus bisa melaksanakan wukuf di Arafah serta rukun-rukun haji lainnya,” ujar Anggota Komisi V DPR RI ini.

Timwas Haji DPR berencana meminta penjelasan detail dari pemerintah dan otoritas terkait di Arab Saudi mengenai skema kontingensi untuk jemaah sakit dan lansia. Pengawasan dilakukan agar negara benar-benar hadir memenuhi hak seluruh jemaah tanpa terkecuali.

Danang menegaskan keberhasilan penyelenggaraan haji bukan hanya soal kelancaran ibadah, tetapi juga kemampuan pemerintah menjamin keselamatan, kenyamanan, dan akses layanan bagi seluruh jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.

“Yang jelas, kami ingin pemerintah melaksanakan kewajibannya kepada jemaah haji kita agar bisa menunaikan semua rukunnya,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. (man/rdn)