//
Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI bersama Badan Pengawasan BUMN, PT Danantara Asset Management, PT Aneka Tambang Tbk, PT Indonesia.
PARLEMENTARIA, Pontianak — Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara, menegaskan bahwa program hilirisasi pertambangan merupakan agenda strategis nasional yang tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan bangsa. Menurutnya, hilirisasi harus mampu membawa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dalam mengelola sumber daya alam tanpa ketergantungan pada negara lain, terutama di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu.
“Program hilirisasi ini sangat strategis. Bukan hanya soal nilai ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga tentang kedaulatan. Bangsa kita harus bisa mengolah hasil bumi sendiri dan tidak terus bergantung pada negara lain,” ujarnya dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI bersama Badan Pengawasan BUMN, PT Danantara Asset Management, PT Aneka Tambang Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Borneo Alumina Indonesia, di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (12/2/2026)..
Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor, khususnya dari Cina, baik untuk komoditas bauksit maupun aluminium. Bahkan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, impor dari Cina ke Indonesia tercatat paling tinggi dibanding negara lain.
“Kita tidak boleh diam. Kalau belum bisa menjadi pionir dalam teknologi, minimal kita menjadi follower. Teknologi yang lebih maju harus kita pelajari dan kuasai secara bertahap agar tidak selamanya bergantung pada impor,” tegas politisi tersebut.
Nengah juga mempertanyakan target waktu kemandirian hilirisasi, khususnya kapan Indonesia dapat sepenuhnya mengolah sumber daya tanpa bergantung pada bahan baku atau teknologi impor. Ia menilai kualitas bauksit Indonesia yang baik seharusnya menjadi modal kuat untuk mempercepat proses tersebut.
“Sayang sekali kalau sumber daya alam kita yang luar biasa ini tidak dikelola secara optimal dan justru lebih banyak dinikmati negara lain,” katanya.
Selain hilirisasi bauksit dan aluminium, Nengah turut menyinggung isu ketersediaan emas nasional. Ia mengingatkan komitmen PT Freeport Indonesia yang sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyatakan akan menyuplai 30 ton emas untuk mendukung kebutuhan dalam negeri.
“Komitmennya seperti apa sekarang? Kenapa masih terjadi defisit emas dan bahkan cenderung impor? Bagaimana ketersediaannya untuk tahun-tahun mendatang?” tanyanya.
Melalui kunjungan kerja ini, Nengah berharap seluruh BUMN sektor pertambangan dapat memaparkan strategi konkret dan peta jalan yang jelas menuju kemandirian industri, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. •qq/aha
