Kolaborasi Akademisi HTN-HAN dan Badan Keahlian untuk Wujudkan Legislasi Berkualitas

PARLEMENTARIA, Bogor – Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya kolaborasi antara kalangan akademisi dan praktisi keparlemenan guna memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI agar berbasis riset, rasionalitas, dan partisipasi publik.

Hal tersebut disampaikan Bayu dalam kegiatan “Penataran Keparlemenan” yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Wisma Kopo DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/2/2026).

Menurut Bayu, kegiatan tersebut merupakan inisiatif strategis untuk mempertemukan para fungsional di lingkungan Badan Keahlian DPR RI—seperti perancang peraturan perundang-undangan, analis legislatif, analis APBN, serta analis pemantauan pelaksanaan undang-undang—dengan para pengajar HTN-HAN dari seluruh Indonesia.

“Ini adalah forum tukar pikiran kolaboratif antara dunia akademik dan dunia praktik. Selama ini kampus banyak memproduksi teori dan pengetahuan, sementara Badan Keahlian lebih pada praktik karena memberikan dukungan langsung kepada DPR dalam penyusunan naskah akademik, RUU, serta analisis kebijakan,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan, selama tiga hari para peserta berdiskusi bersama narasumber yang berasal dari pimpinan DPR, pimpinan alat kelengkapan dewan, anggota DPR, serta para guru besar dan akademisi. Forum tersebut bertujuan memastikan setiap keputusan DPR, baik dalam pembentukan undang-undang maupun kebijakan lainnya, disusun berdasarkan pengetahuan ilmiah, rasionalitas, hasil riset, serta dukungan publik.

“Forum ini menjadi jembatan agar setiap keputusan DPR berbasis pengetahuan dan evidence-based policy making. DPR melalui Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian sangat membutuhkan partisipasi publik, termasuk kontribusi para akademisi,” jelas Guru Besar Universitas Jember Jawa Timur tersebut.

Bayu menambahkan, selama ini Badan Keahlian telah menerapkan prinsip meaningful participation dalam penyusunan naskah akademik dan RUU dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, lembaga masyarakat sipil, dan unsur masyarakat lainnya. Namun, kolaborasi tersebut perlu terus diperkuat melalui pertemuan langsung seperti kegiatan penataran ini.

“Ke depan, kolaborasi ini tidak berhenti di sini. Akan ada komunikasi, koordinasi, dan kegiatan bersama secara berkelanjutan. Setiap dukungan keahlian yang diberikan kepada DPR akan diupayakan melibatkan akademisi yang memiliki hasil riset yang relevan dan bermanfaat,” tegasnya.

Ia berharap, sinergi antara DPR dan kalangan akademisi dapat memperkuat transformasi kelembagaan DPR melalui tiga hal utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan publik melalui produk legislasi yang partisipatif. Kedua, memastikan kebijakan yang dihasilkan berbasis rasionalitas dan bukti ilmiah. Ketiga, memperkuat kolaborasi berkelanjutan guna mewujudkan DPR yang modern, demokratis, dan berdampak.

“Melalui kolaborasi yang kuat dengan dunia akademik, kita ingin memastikan setiap produk legislasi DPR benar-benar berkualitas, partisipatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Bayu. •rdn