//
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Suprihartini foto bersama usai acara Penataran Keparlemen kerja sama Badan Keahlian DPR RI dengan APHTN-HAN di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Suprihartini, menegaskan bahwa Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran strategis dalam menopang pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI agar berjalan konstitusional sekaligus efektif dan akuntabel. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Penataran Keparlemen kerja sama Badan Keahlian DPR RI dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara–Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
“Melalui Hukum Tata Negara, kedudukan DPR RI sebagai lembaga negara beserta fungsi dan haknya diatur secara konstitusional. Sementara Hukum Administrasi Negara mengatur bagaimana fungsi dan hak tersebut dijalankan secara konkret dan operasional,” ujar Suprihartini.
Ia menjelaskan, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Menurutnya, pelaksanaan ketiga fungsi tersebut harus didukung oleh kerangka hukum yang tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga transparan, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“HTN dan HAN diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan fungsi DPR RI tidak hanya normatif, tetapi juga mampu membangun DPR RI sebagai parlemen modern yang responsif terhadap dinamika ketatanegaraan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suprihartini menilai kegiatan penataran keparlemenan ini penting dan strategis karena memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika hukum dan politik di DPR RI, baik dari sisi teori, konsep, norma, maupun praktik. Ia berharap forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan antara pimpinan dan anggota DPR RI, para pakar, serta peserta dari kalangan pejabat fungsional dan akademisi.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman keparlemenan, meningkatkan kompetensi pejabat fungsional Badan Keahlian DPR RI dalam mendukung fungsi DPR, serta menjadi pengayaan materi pembelajaran bagi para pengajar HTN dan HAN,” katanya.
Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua/Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Bayu Dwi Anggono, para Kepala Pusat di lingkungan Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPR RI, Kepala Badan Pengembangan SDM APHTN-HAN Dr. Oce Madril, serta peserta dari berbagai universitas anggota APHTN-HAN.
Mengakhiri sambutannya, Suprihartini menyampaikan harapan agar seluruh rangkaian penataran berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sinergi antara Badan Keahlian DPR RI dan komunitas akademik HTN dan HAN. “Semoga kegiatan ini sukses dan membawa manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kapasitas akademik dan profesional peserta,” tutupnya. •rdn
