//
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Lanud Dhomber, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (28/1/2026). Foto: Farhan/Mahendra.
Hal ini sebagai bagian dari upaya membangun sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang profesional. Ia pun menilai persoalan keterbatasan SDM bukan hanya terjadi di Lanud Dhomber, tetapi hampir di seluruh pangkalan udara TNI AU.
Hal ini disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Lanud Dhomber, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (28/1/2026).
“Keterbatasan SDM ini hampir terjadi di semua Lanud. Karena itu kami meminta kepada TNI untuk memformat ulang kebutuhan personel, agar ke depan Sishankamrata yang ingin kita bangun benar-benar didukung oleh SDM yang cukup, kapabel, dan memiliki kompetensi,” jelasnya.
Menurutnya, Komisi I DPR RI telah meminta langsung kepada Panglima TNI agar melakukan formulasi ulang kebutuhan personel, tidak hanya di Lanud Dhomber, tetapi di seluruh institusi dan kesatuan TNI, agar sesuai dengan tantangan strategis pertahanan ke depan.
Meski demikian, Anggota Komisi I yang kerap disapa Deng Ical ini mengapresiasi kondisi SDM di Lanud Dhomber yang saat ini telah mencapai sekitar 60 persen dari kebutuhan ideal. Capaian tersebut dinilainya sudah berada pada kategori menengah, meskipun masih terdapat sejumlah satuan lain yang berada di kategori bawah.
“Untuk Lanud Dhomber ini, karena sifatnya yang sangat strategis, baik dalam mendukung operasional dan persiapan pengamanan IKN maupun kompleksitas wilayahnya, kami berharap proses pengajuan ke depan bisa berjalan lebih baik, terutama dalam konteks validasi organisasinya,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.
Deng Ical juga menyoroti posisi strategis Lanud Dhomber dalam menjaga wilayah udara nasional, termasuk pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Menurutnya, peningkatan kapasitas organisasi harus diiringi dengan dukungan alutsista yang memadai, keseragaman SOP, serta interoperabilitas sistem pertahanan.
“Kita memiliki alutsista dari berbagai negara, mulai dari Eropa, Tiongkok, Jepang hingga Korea, dengan manual dan sistem yang berbeda-beda. Ini harus bisa disatukan secara profesional oleh personel, dan Lanud Dhomber diharapkan menjadi salah satu lanud percontohan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa letak geografis Kalimantan Timur yang berbatasan dengan beberapa negara, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, serta kedekatan isu wilayah perbatasan seperti Sipadan-Ligitan, menjadikan Lanud Dhomber memiliki peran strategis sebagai penghubung dan pengaman kawasan.
Terkait infrastruktur, Politisi Fraksi PKB tersebut menekankan pentingnya penambahan apron milik TNI AU. Saat ini, apron yang digunakan masih merupakan milik sipil yang dikelola oleh Angkasa Pura, sementara apron khusus AU masih sangat terbatas.
“Kita ingin memfasilitasi koordinasi dengan Angkasa Pura agar operasional bisa maksimal, namun ke depan harus ada roadmap untuk memiliki apron sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, penambahan alutsista udara, baik pesawat maupun sistem persenjataan, menuntut tersedianya closed apron atau hanggar tertutup yang aman, baik dalam bentuk hanggar konvensional, bawah tanah, maupun modifikasi lainnya.
“Dengan adanya closed apron, akselerasi sistem pertahanan udara kita akan lebih kompatibel dan siap mendukung tugas-tugas strategis Lanud Dhomber ke depan,” tutup Deng Ical. •mfn/rdn
