//
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. Foto : Arief/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti lemahnya sistem logistik dan ketersediaan gudang bencana dalam penanganan bencana alam di Indonesia. Menurutnya, persoalan logistik masih menjadi salah satu titik lemah utama yang kerap menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Selly mengungkapkan, dalam berbagai peristiwa bencana, distribusi bantuan seringkali tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil korban. Hal tersebut, menurutnya, disebabkan oleh sistem logistik yang belum terintegrasi dengan baik serta minimnya gudang logistik yang tersebar merata di daerah.
“Kita sering melihat bantuan menumpuk di satu tempat, tetapi di sisi lain masyarakat masih kekurangan kebutuhan dasar. Ini menunjukkan bahwa sistem logistik kita masih lemah dan perlu segera dibenahi,” ujar Selly saat ditemui Parlementaria di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ia mencontohkan, dalam beberapa penanganan bencana, bantuan berupa pakaian layak pakai justru berlebihan, sementara kebutuhan pangan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan darurat lainnya masih terbatas. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan serta pendataan kebutuhan korban di lapangan.
Menurut Selly, pemerintah perlu membangun sistem logistik kebencanaan yang lebih kuat dan terstruktur, termasuk dengan memperbanyak gudang logistik di wilayah rawan bencana, khususnya di luar Pulau Jawa. Ia menilai, ketergantungan distribusi logistik dari pusat justru memperlambat respons ketika bencana terjadi.
“Gudang logistik tidak boleh hanya terpusat. Harus ada di daerah-daerah strategis agar bantuan bisa segera disalurkan saat bencana terjadi,” tegas Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Selain itu, Selly juga mendorong pemanfaatan potensi lokal dalam sistem logistik bencana. Ia menilai, hasil pertanian dan sumber pangan dari daerah terdampak seharusnya dapat diserap sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat, bukan justru terbuang akibat buruknya sistem distribusi.
Komisi VIII, lanjut Selly, akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola logistik kebencanaan nasional. DPR juga memastikan fungsi pengawasan anggaran terus dilakukan agar bantuan yang disalurkan benar-benar efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat korban bencana.
“Penanganan bencana bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga ketepatan. Logistik yang tertata dengan baik adalah kunci agar negara benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Selly. •fa/aha
