//
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat menerima Duta Besar UEA untuk Indonesia, H.E. Mr. Abdulla Salem Obaid AlDhaheri bertempat di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan,.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan pentingnya penyelesaian sejumlah nota kesepahaman (MoU) yang hingga kini belum tuntas dalam hubungan kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). Utut mendorong agar berbagai kerja sama konkret dapat segera direalisasikan, termasuk penyelesaian persoalan teknis yang masih menjadi kendala di lapangan. Salah satu yang disorot adalah masalah perpajakan atas hibah dari UEA, seperti pembangunan rumah sakit yang telah diserahkan pada 2024 dan direncanakan diresmikan pada 2025.
“Ini hibah, orang sudah membantu kok masih dikenakan pajak. Ini harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak agar hibah tidak sampai dibebani pajak,” tegas Utut saat wawancara dengan Parlementaria bersama Duta Besar UEA untuk Indonesia, H.E. Mr. Abdulla Salem Obaid AlDhaheri bertempat di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Utut mengungkapkan Komisi I juga menggali pengalaman UEA dalam mencapai kemajuan pesat meski baru merdeka pada 1971. Utut menilai keberhasilan UEA tidak lepas dari persatuan tujuh emirat yang tidak saling bersaing secara negatif, melainkan berlomba untuk kebaikan bersama.
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini menyebut sektor pariwisata UEA yang mampu menarik sekitar 60 juta wisatawan per tahun sebagai salah satu contoh keberhasilan yang patut dipelajari.“Banyak hal yang bisa kita pelajari dan saling bertukar pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan juga kepada mitra-mitra kita,” ujarnya.
Utut juga menekankan eratnya hubungan Indonesia–UEA yang tercermin dari intensitas kunjungan pimpinan negara. Presiden Joko Widodo tercatat tujuh kali berkunjung ke UEA, sementara Presiden Prabowo Subianto dalam waktu sekitar satu tahun tiga bulan telah melakukan tiga kunjungan.“Ini tanda bahwa hubungan kita akan jauh lebih baik lagi kedepan,” tuturnya dengan nada optimis.
Sementara itu, Duta Besar UEA untuk Indonesia H.E. Mr. Abdulla Salem Obaid AlDhaheri menyampaikan bahwa kunjungannya ke DPR RI memiliki makna penting, terutama karena tahun ini menandai Golden Jubilee atau 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia–UEA yang dimulai pada 1976.
“Pertama-tama saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru. Ini adalah momen yang indah untuk bertemu dan berdiskusi mengenai berbagai area kolaborasi antara UEA dan Republik Indonesia,” ujarnya.
Dubes UEA menjelaskan, kedua pihak membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang, termasuk peluang peningkatan kolaborasi di masa mendatang agar hubungan kedua negara semakin efektif dan mudah dalam pelaksanaannya. Ia menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan UEA tidak hanya kuat di tingkat pemimpin, tetapi juga di tingkat masyarakat. Bahkan salah satunya, Dubes mengungkapkan UEA komitmen berinvestasi di IKN Nusantara.
“Kami selalu memandang Indonesia sebagai negara besar dan mitra yang hangat. Kami ingin bekerja bersama, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain, baik dalam kerangka bilateral, multilateral, maupun trilateral,” jelasnya.
Dubes UEA juga mengungkapkan perkembangan signifikan hubungan ekonomi kedua negara. Dalam lima tahun terakhir, nilai kerja sama meningkat dari sekitar 1,9 miliar dolar AS menjadi 5,5 miliar dolar AS, yang didukung oleh keterlibatan aktif pemerintah kedua negara serta implementasi perjanjian SIPA (Indonesia–UEA CEPA).
Sebagai penutup pertemuan, Dubes AlDhaheri mengundang pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI untuk berbuka puasa bersama pada bulan Ramadan mendatang. Undangan tersebut disambut positif dan diharapkan menjadi momentum lanjutan untuk menindaklanjuti berbagai isu strategis yang telah dibahas. •pun/aha
