E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|hakim agung|hakim adhoc|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|RUU Ketenagakerjaan
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 73%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|hakim agung|hakim adhoc|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|RUU Ketenagakerjaan
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 73%
Angin: 9 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|hakim agung|hakim adhoc|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|RUU Ketenagakerjaan
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 73%
Angin: 9 km/h
/
/
Berita/Industri dan Pembangunan

Legislator Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum HGU

Diterbitkan
Selasa, 27 Jan 2026 10.23 WIB
Bagikan:
Legislator Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum HGU

Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu saat rapat dengan Kementerian Perindustrian, di Jakarta, Senin (26/1/2026). Foto: Farhan/Mahendra.

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menekankan, penting mewujudkan daya saing industri yang berkelanjutan. Ia menegaskan, kepastian hukum merupakan hal yang penting bagi peningkatan daya saing industri. Khususnya, dalam konteks pemberian atau perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

“Jika HGU mereka berakhir, segera perpanjang jika mereka memenuhi semua kewajiban dan tidak melanggar hukum. Sebaliknya, jika kewajiban tak terpenuhi dan melanggar hukum segera pastikan HGU diakhiri,” kata Bane dalam rapat dengan Kementerian Perindustrian, di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Bane meminta, pemerintah pusat dan daerah segera menyelesaikan proses perpanjangan HGU untuk industri-industri di Indonesia. Karena, kepastian hukum penting menjaga iklim investasi, keberlanjutan industri, sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat. 

“Kepastian hukum perlu untuk iklim investasi. Serta menghindari gonjang ganjing di masyarakat di sekitar area operasional perusahaan,” ucap Bane. 

Tidak hanya itu, Bane juga menyoroti, tantangan yang dihadapi perusahaan akibat menurunnya produktivitas. Yakni, baik itu penurunan produktivitas hasil panen maupun fluktuasi harga komoditas. 

Kondisi tersebut, ia menilai, perlu mendapat perhatian agar keberlangsungan industri tetap terjaga. “Jangan sampai investasi berjalan, tetapi kepastian hukumnya tidak diberikan oleh pemerintah,” ujar Bane. 

Kemudian, Bane menegaskan, penerapan industri hijau harus jadi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha. Kemajuan sektor industri, harus seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. 

“Industri boleh berkembang, tetapi harus tetap berkelanjutan, lingkungan tidak boleh dikorbankan. Prinsip industri hijau sudah menjadi keharusan,” kata Bane. •tn/aha

Berita terkait

Baleg Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, Tekankan Kepastian Hukum dan Kearifan Lokal
Politik dan Keamanan
Baleg Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, Tekankan Kepastian Hukum dan Kearifan Lokal
Komisi XI Tekankan Kepastian Hukum sebagai Kunci Keberhasilan PFII
Ekonomi dan Keuangan
Komisi XI Tekankan Kepastian Hukum sebagai Kunci Keberhasilan PFII
Soroti Penguatan Lembaga Pangan, Komisi IV Tekankan Pentingnya Dasar Hukum yang Kuat
Industri dan Pembangunan
Soroti Penguatan Lembaga Pangan, Komisi IV Tekankan Pentingnya Dasar Hukum yang Kuat
Tags:#Seputar Parlemen#Komisi VII
Sebelumnya

Komisi II Tetapkan Anggota Ombudsman RI Periode 2026–2031

Selanjutnya

Baleg Dorong Partisipasi Publik Banten, Bahas RUU Prioritas 2026

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1056)
  • Industri dan Pembangunan(3703)
  • Isu Lainnya(1053)
  • Kesejahteraan Rakyat(3704)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4586)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Syarat dan Ketentuan Umum
Majalah Parlementaria Edisi 258

Link Flipbook : https://online.anyflip.com/fhwbw/fndh/mobile/index.html

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|hakim agung|hakim adhoc|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|RUU Ketenagakerjaan
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 73%
Angin: 9 km/h