Bukan Sekadar Patroli, Keamanan Maritim Juga terkait Pelayaran dan Perlindungan Jalur Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amalia Anggraini menekankan evaluasi kinerja keamanan laut tidak boleh hanya dilihat dari output kegiatan atau serapan anggaran semata. Ia mengingatkan bahwa esensi keamanan maritim jauh lebih luas daripada sekadar aktivitas patroli fisik.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I dengan Kepala Bakamla dan Gubernur Lemhanas di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

“Keamanan maritim di Indonesia ini tidak sekadar masalah patroli saja, tetapi juga urusan kedaulatan, keselamatan pelayaran, dan juga perlindungan jalur ekonomi. Oleh karena itu, evaluasi kinerja di tahun 2025 ini penting. Jadi bukan hanya kita melihat output-nya saja, tetapi juga kita harus memastikan dampaknya ini betul-betul terasa pada pengawasan dan penegakan hukum,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Ia juga meminta Bakamla memetakan secara jujur kendala utama (bottleneck) yang menyebabkan target patroli terkoordinasi pada tahun 2025 tidak tercapai maksimal, serta bagaimana strategi Bakamla mengejar ketertinggalan program prioritas yang belum didukung anggaran di tahun 2026 .

Selain itu, Amalia mendorong Gubernur Lemhanas agar lembaga tersebut memperkuat posisinya sebagai simbol sistem peringatan dini (early warning system) bagi negara. Ia berharap kajian-kajian strategis Lemhanas, seperti Indeks Ketahanan Nasional, dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan nyata kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Lemhanas juga perlu makin berperan sebagai simbol peringatan dini nasional. Dengan mengintegrasikan analisis geopolitik global, dinamika opini publik, dan proyeksi konflik non-konvensional. Orientasinya juga harus jelas, dari sekadar program dan output ke legitimasi negara,” pungkasnya. •ipf, gal/rdn