//
Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat foto bersama usai pertemuan dengan Wakil Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/1/2026). Foto : Ida/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Melalui Pertemuan dengan Wakil Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menilai Afrika Selatan (Afsel) sebagai rujukan penting bagi Indonesia dalam menjalankan peran strategisnya sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), khususnya dalam mengadvokasikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global.
Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengatakan Afrika Selatan menunjukkan konsistensi dan keberanian dalam memperjuangkan isu HAM melalui mekanisme hukum internasional dan forum multilateral. Pengalaman tersebut, menurutnya, relevan bagi Indonesia di tengah meningkatnya konflik dan ketegangan global.
“Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia tidak hanya memegang posisi struktural, tetapi juga tanggung jawab moral. Afrika Selatan memberi pelajaran bahwa keberanian moral dan konsistensi sangat dibutuhkan untuk menjaga marwah hukum internasional,” ujar Syahrul usai pertemuan dengan Wakil Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/1/2026).
Ia menambahkan, sejarah panjang perjuangan Afrika Selatan, khususnya pejuang HAM, Nelson Mandela, telah membentuk komitmen kuat terhadap penegakan HAM yang terus hidup hingga saat ini. Nilai tersebut sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta amanat konstitusi untuk menentang segala bentuk penjajahan.
Syahrul menilai, di tengah melemahnya penghormatan terhadap lembaga internasional, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB perlu diarahkan untuk memperkuat multilateralisme dan menjaga tatanan global yang berkeadilan.
“Jika hukum internasional diabaikan, dunia akan menghadapi ketidakpastian dan kekacauan. Indonesia, dengan posisinya saat ini, harus mampu menjadi suara moral bersama negara-negara yang memiliki pengalaman historis dalam memperjuangkan keadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, BKSAP DPR RI mendorong penguatan diplomasi parlemen dan dialog antarnegara berkembang sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman dan respons kolektif terhadap isu-isu kemanusiaan global.
“Pelajaran dari Afrika Selatan menunjukkan bahwa perjuangan HAM harus terus disuarakan secara konsisten, berlandaskan moral dan hukum internasional. Ini menjadi bekal penting bagi Indonesia dalam memimpin Dewan HAM PBB,” pungkas Syahrul. •bit/aha
