//
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Selasa (13/01/2026). Foto: Clarissa/Karisma.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan sejumlah perbaikan setelah berjalan selama satu tahun. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak boleh lengah dan harus terus memperketat pengawasan, khususnya terkait keamanan pangan dan kualitas gizi yang diterima anak-anak.
Irma mengungkapkan, dibandingkan awal pelaksanaan, kasus keracunan makanan dalam program MBG memang mengalami penurunan. Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan, mulai dari standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum merata hingga pengelolaan menu yang tidak sesuai ketentuan.
“Kalau kita bicara evaluasi satu tahun, memang ada perbaikan. Tapi masih ada SPPG yang tidak memenuhi standar, baik dari sisi sanitasi, penyimpanan bahan makanan, sampai proses pengolahan. Ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kesehatan anak-anak,” ujar Irma kepada Parlementaria di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyoroti masih ditemukannya penggunaan bahan pangan yang tidak sesuai standar, termasuk makanan instan dan produk dengan kandungan pengawet. Padahal, MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi seimbang dan kesehatan jangka panjang anak, terutama pada masa pertumbuhan dan perkembangan otak.
Selain itu, Irma juga mengingatkan pentingnya distribusi makanan yang higienis. Menurutnya, makanan yang sudah dimasak dengan standar baik akan sia-sia jika proses pengemasan dan distribusinya dilakukan secara sembarangan. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk pengelola SPPG dan kader di lapangan, menjalankan prosedur dengan disiplin.
“Program ini harus mencapai zero accident. Jangan sampai tujuan baik negara justru menimbulkan masalah baru karena kelalaian teknis,” tegas Politisi asal dapil Sumatera Selatan II itu.
Komisi IX DPR RI, lanjut Irma, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong evaluasi berkala, bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan setiap bulan. Hal itu dinilai penting agar setiap temuan di lapangan dapat segera diperbaiki sebelum berdampak lebih luas. •fa/aha
