//
Perlu Solusi Berimbang dalam Penetapan UMP 2026.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani menilai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang mengalami kenaikan di seluruh provinsi perlu disikapi secara bijak dengan mempertimbangkan kondisi pekerja dan kemampuan industri. Ia menjelaskan bahwa UMP 2026 telah ditetapkan dengan kenaikan berkisar 5 hingga 7 persen, meski aspirasi buruh untuk kenaikan yang lebih tinggi masih mengemuka di tengah tekanan inflasi.
“Menurut saya, saya hargai keinginan dari para pekerja untuk kenaikan UMP ini. Saya sangat hargai sekali,” ujar Tutik kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Namun demikian, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mengingatkan bahwa kondisi ekonomi saat ini turut memberikan tekanan terhadap dunia industri, sehingga daya dukung untuk menaikkan upah masih terbatas.
“Tapi melihat dari kondisi ekonomi sekarang, industri juga sedang mengalami kesulitan. Jadi daya dukung daripada untuk kenaikan itu juga masih berat banget,” jelasnya.
Ia pun mendorong agar seluruh pihak dapat mencari jalan tengah yang adil agar hubungan industrial tetap berjalan dengan baik. “Jadi alangkah baiknya wise lah kita cari win-win solution, bagaimana kita bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama dengan buruh,” tegasnya
Menurutnya, pekerja dan industri saling membutuhkan, sehingga diperlukan sikap saling memahami di tengah tekanan ekonomi global yang turut berdampak pada perekonomian nasional. “Untuk sementara, saya kira harus saling dipahami dulu kita semua, karena kondisi yang tidak memungkinkan ini,” katanya.
Tuti menambahkan bahwa Komisi IX DPR RI memiliki keterkaitan langsung dengan isu ketenagakerjaan dan akan terus mencermati serta memikirkan langkah-langkah yang diperlukan ke depan. “Pasti, karena kami ada hubungannya dengan pekerja ya. Pasti nanti Komisi IX akan memikirkan semua itu,” ujarnya.
Selain isu pengupahan, Legislator dapil Bali itu juga menyinggung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dijalankan pemerintah sebagai salah satu upaya merespons inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan. “Nah, mulai dari desa lah kita akan membangun ekonomi ini agar bisa lebih meluas lagi. Sangat-sangat memberikan dampak,” tutupnya. •ak,gal/aha
