//
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan memimpin rapat Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kantor Kadin Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (19/12/2025).
PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) harus tetap bersikap independen dan tidak bergantung kepada pemerintah. Menurutnya, independensi Kadin merupakan hal mendasar agar organisasi tersebut dapat berperan optimal dalam mendukung dunia usaha dan perekonomian nasional.
“Memang, Kadin itu juga harus independen supaya tidak bergantung kepada pemerintah. Kalau mereka menjadi bagian dari pemerintah, akan sulit nantinya dan ini justru akan merugikan diri sendiri,” kata Sturman Panjaitan kepada Parlementaria usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kantor Kadin Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (19/12/2025).
Legislator Dapil Kepulauan Riau ini menilai, Kadin perlu berdiri secara mandiri demi kepentingan perkembangan bisnis di Indonesia. Ketergantungan pada pemerintah, termasuk dalam hal pendanaan, dinilai berpotensi membatasi peran Kadin dalam mengawal kepentingan pelaku usaha.
“Kita tidak mau Kadin bergantung kepada pemerintah. Mereka tidak perlu mendapatkan anggaran dari pemerintah, mereka bisa hidup sendiri. Itu menjadi poin penting bagi Kadin,” tegasnya.
Meski harus independen, Sturman menekankan bahwa Kadin tetap memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, kemitraan tersebut terjalin dalam berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan bisnis, industri, dan perekonomian nasional.
“Kadin harus bisa membantu pemerintah. Mereka mitra strategis. Artinya, dalam hal bisnis, industri, dan perekonomian, mereka terlibat di situ. Tetapi bukan bagian dari pemerintah, melainkan mitra pemerintah,” jelasnya.
Dengan demikian Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan ini menambahkan, hubungan kemitraan yang sehat antara pemerintah dan Kadin akan membuka ruang diskusi yang konstruktif untuk merumuskan solusi terbaik bagi perekonomian nasional. Dengan dialog yang setara dan independen, kebijakan ekonomi diharapkan semakin berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Di sinilah diskusi yang baik dapat menghasilkan solusi terbaik bagi perekonomian Indonesia, sehingga pada akhirnya rakyat Indonesia sejahtera, Gemah Ripah Loh Jinawi,” tutup Sturman Panjaitan. •aas/rdn
