Komisi IX: BPVP Sorong Butuh Penguatan Guna Penyesuaian Pelatihan untuk Industri Lokal

PARLEMENTARIA, Sorong – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong memiliki potensi besar. Meskipun demikian, ia menegaskan BPVP Sorong tetap membutuhkan penguatan agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri lokal.

Ia turut menekankan pentingnya peningkatan pelatihan sektor pariwisata mengingat posisi Sorong sebagai pintu masuk destinasi wisata kelas dunia. 

“Tentunya (BPVP Sorong) ini harus kita lebih tingkatkan. Karena Sorong ini adalah salah satu tujuan wisata. Mereka punya Raja Ampat,” kata Nihayatul kepada Parlementaria usai menyambangi BPVP Sorong untuk meninjau kesiapan pelatihan tenaga kerja di wilayah tersebut, dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi IX DPR ke Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (10/12/2025).

Selain itu, ia mengingatkan bahwa Papua Barat Daya sebagai provinsi baru harus mendapat perhatian khusus dalam pemetaan kebutuhan tenaga kerja. 

“Dan yang perlu kita garis bawahi ini adalah provinsi baru. Provinsi baru dalam artian baru terpisah dengan Papua Barat. Jadi Papua Barat Daya harus benar-benar di-highlight. Apa kebutuhan tenaga kerja dari daerah sini yang harus dikoneksi dengan pelatihan yang ada,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.

Nihayatul menegaskan pentingnya kesesuaian antara pelatihan dan kebutuhan lapangan kerja. Ia memberi contoh bahwa Sorong sebagai daerah pesisir seharusnya memiliki pelatihan yang mendukung sektor kelautan. 

“Jangan sampai pelatihannya tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di wilayah masing-masing, contoh di sini daerah laut. Harusnya tempat pelatihannya ada pelatihan terkait sumber daya laut seperti pelatihan terkait perikanan dan sebagainya atau pelatihan terkait pariwisata,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pelatihan teknik pengelasan yang sudah tersedia, tetapi belum mencakup kompetensi yang dibutuhkan sektor industri lokal di mana mayoritasnya terkait perkapalan dan infrastruktur kelautan.

“Dan juga contoh di sini ada pelatihan welding (las), tapi masih yang biasa, belum ada pelatihan las bawah laut. Padahal di sini ada pelabuhan yang besar dan banyak kapal-kapal yang membutuhkan. Ini yang perlu kita support ke depannya untuk evaluasi,” tutur Politisi Fraksi PKB ini.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelatihan juga perlu dilakukan melalui kolaborasi dengan dunia usaha. 

“Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah menggunakan tenaga mereka. Untuk bisa upgrading lagi, upscaling lagi. Untuk bisa meningkatkan kualitas mereka,” ujarnya.

Ia menilai upaya penguatan pelatihan ini juga sejalan dengan program nasional. Karena itu, ia menekankan perlunya menjaga alokasi anggaran pelatihan di Kementerian Ketenagakerjaan agar tidak terdampak efisiensi. 

“Salah satunya adalah bagaimana kita mengubah penganggaran lagi yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Agar jangan sampai nanti pelatihan-pelatihan yang ada ini termasuk yang item yang terkena efisiensi. Sehingga nantinya tidak mengurangi jatah dari pelatihan-pelatihan yang ada,” ujarnya. •rr/rdn