//
Wakil Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, saat diwawancarai Parlementaria, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Foto: Runi/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Menjelang momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya langkah antisipatif untuk mencegah potensi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai daerah. Wakil Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menyampaikan bahwa meskipun kondisi pasokan saat ini masih terpantau aman, tren tahunan menunjukkan bahwa peningkatan mobilitas masyarakat dapat memicu gangguan distribusi jika tidak diawasi dengan ketat.
“Kalau kita lihat sekarang, memang belum terlihat ada kelangkaan. Tetapi yang kami khawatirkan adalah kondisi saat Nataru nanti, karena biasanya lonjakan konsumsi terjadi secara tiba-tiba,” kata Dony kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Menurutnya, periode libur panjang yang berdekatan seperti Natal, Tahun Baru, bahkan Lebaran menjadi tantangan tersendiri bagi kesiapan distribusi energi nasional. Dijelaskannya, Komisi XII baru-baru ini telah menggelar pertemuan dengan Pertamina untuk meminta penjelasan terkait kesiapan pasokan BBM.
Dalam rapat tersebut, Pertamina menyampaikan bahwa stok sesungguhnya berada dalam kondisi aman untuk menghadapi masa puncak konsumsi. Namun demikian, Dony menilai bahwa jaminan tersebut harus diikuti langkah pengawasan lapangan yang lebih intensif.
“Kami minta Pertamina benar-benar waspada, karena rentang waktu menuju Nataru sangat mepet. Kita ingin pastikan distribusi tidak terganggu dan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Selain masalah distribusi, Komisi XII juga menyoroti potensi praktik penimbunan BBM oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Dony menegaskan bahwa fenomena ini hampir selalu hadir menjelang masa-masa libur panjang ketika permintaan meningkat.
“Kalau bicara penimbunan, itu selalu ada. Dan itu tugas kami untuk melakukan sidak. Kita minta tim Satgas di lapangan terus bergerak agar tidak terjadi gangguan distribusi gara-gara ulah oknum,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa upaya pengawasan tidak hanya mengandalkan struktur Panitia Kerja (Panja) Migas yang sudah terbentuk di Komisi XII, tetapi juga melalui inspeksi langsung ke lapangan. Menurut Dony, komisi akan melakukan pengecekan ke sejumlah titik distribusi dan SPBU untuk memastikan kesiapan pasokan menghadapi Nataru.
“Untuk isu khusus seperti ini, kita akan sidak langsung. Kita ingin melihat bagaimana kesiapan di lapangan secara nyata. Karena yang terpenting adalah masyarakat tidak kesulitan mendapatkan BBM pada saat mobilitas sedang tinggi-tingginya,” jelasnya.
Dony berharap langkah kolaboratif antara pemerintah, Pertamina, Satgas pengawasan, dan DPR dapat memastikan bahwa pasokan BBM tetap stabil selama periode Nataru, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar tanpa gangguan.
“Mudah-mudahan tidak terjadi kelangkaan. Tapi antisipasi tetap harus diprioritaskan, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. •bit/rdn
