Pertamina Patra Niaga Harus Jaga Pasokan dan Kualitas BBM Jelang Nataru 2026

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyampaikan kepada PT Pertamina Patra Niaga agar menjaga ketersediaan pasokan dan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Demikian disampaikan Ratna kepada Parlementaria usai pertemuan Tim Komisi XII dalam Kunjungan Kerja spesifik dengan jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Surabaya, Jawa Timur, Jumat (7/11/2025). Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan pasokan energi dan rantai distribusi BBM di wilayah tersebut menjelang periode puncak konsumsi akhir tahun.

“Komisi XII DPR RI, pada hari ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus untuk memastikan ketersediaan pasokan dan rantai distribusi BBM dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2026,” ujar Ratna kepada Parlementaria.

Dari hasil pertemuan dengan pihak manajemen Pertamina Patra Niaga, Ratna memastikan kondisi pasokan BBM di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara berada dalam kondisi aman. “Alhamdulillah, Pertamina Patra Niaga menyampaikan semuanya dalam kondisi baik, dan BPH Migas juga telah memastikan kuota BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, sudah terpenuhi.” Jelasnya.

Lebih lanjut, Ratna menyoroti isu yang sempat beredar di masyarakat mengenai dugaan BBM oplosan dan penurunan kualitas bahan bakar. Namun, ia menegaskan bahwa hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Lemigas menunjukkan produk BBM Pertamina telah memenuhi standar mutu nasional.

“Dari hasil pengecekan yang dilakukan Kementerian ESDM bersama Pertamina Patra Niaga, mulai dari kapal, tangki timbun, hingga SPBU, semua produk BBM sudah sesuai standar dan tidak seperti yang dikeluhkan masyarakat sebelumnya,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Ratna juga mengapresiasi langkah cepat Pertamina Patra Niaga dalam menanggapi isu tersebut dan melakukan klarifikasi berbasis hasil uji laboratorium. “Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga, dan semoga kepercayaan publik bisa dikembalikan. Hal seperti ini menjadi pelajaran berharga agar kualitas produk terus terjaga ke depan,” ujarnya.

Mengenai kebutuhan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala, Ratna menilai hal itu merupakan kewenangan para pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian ESDM dan lembaga pengawasan teknis. “Kita serahkan kepada stakeholder terkait untuk menjaga kualitas dari BBM yang dikeluarkan oleh Pertamina,” katanya.

Ia menambahkan, langkah antisipatif tetap perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. “Harus ada upaya berkelanjutan supaya konsumen selalu mendapatkan produk BBM yang sesuai dengan keekonomian yang mereka keluarkan,” pungkasnya. •afr/rdn