Maraknya Politik Uang dan Tingginya Biaya Politik, BAM Dorong Reformasi Ekosistem Pemilu

PARLEMENTARIA, Ciamis – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, menegaskan bahwa negara harus segera mengantisipasi memburuknya kualitas demokrasi akibat maraknya praktik politik uang dan tingginya biaya politik yang menjerat para calon legislatif di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Agun setelah berdialog dengan mahasiswa, akademisi dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Ciamis dalam rangkaian kegiatan festival aspirasi BAM, Senin (24/11/2025).

Aspirasi mengenai kegelisahan publik terhadap sistem pemilu disampaikan langsung kepada BAM dalam forum dialog tersebut, yang khusus dihadiri kelompok mahasiswa serta unsur akademisi untuk membahas persoalan mendesak seputar integritas pemilu.

Agun menyoroti fenomena mahalnya biaya politik yang kini mencapai puluhan miliar rupiah untuk satu calon, bahkan tidak jarang berujung pada kegagalan terpilih dan penyitaan aset. Menurutnya, kondisi ini merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan demokrasi dan kesempatan generasi muda untuk tampil di panggung politik.

“Ini masalah nasional, bukan hanya di Ciamis. Biaya politik sudah mencapai puluhan miliar. Ada yang tidak terpilih, ada yang sampai asetnya tersita. Kalau tidak segera diantisipasi, peluang anak muda, mahasiswa, dan aktivis untuk tampil di parlemen akan semakin hilang,” tegas Politisi Partai Golkar tersebut.

Wakil Ketua BAM itu memastikan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun akan dibawa ke mekanisme BAM di DPR RI, termasuk masukan yang disampaikan Bupati Ciamis. Catatan-catatan tersebut akan digodok untuk mendorong perbaikan menyeluruh pada ekosistem pemilu nasional.

“Mulai dari Ciamis, seluruh masukan ini akan kami bawa ke Ketua BAM, Pak Aher, dan diproses menjadi dokumen resmi. Harapannya pada 2026 perubahan ekosistem pemilu, mulai dari penyelenggaraan, peserta, pemilih, hingga aparatur, bisa mulai diwujudkan,” jelas Agun.

Ia menekankan bahwa reformasi yang dimaksud bukan hanya pada aturan teknis, tetapi juga menyentuh proses rekrutmen penyelenggara pemilu dan penguatan independensi KPU agar tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

“Pemilu harus semakin berintegritas, semakin murah, dan menghasilkan yang terbaik. Itu hanya mungkin kalau ekosistemnya kita benahi total,” tambahnya.

Agun menegaskan bahwa forum aspirasi di Ciamis bukan sekadar kegiatan lokal, tetapi menjadi bagian dari gerakan nasional BAM untuk memperbaiki demokrasi Indonesia. Pemikiran yang berkembang akan disusun sebagai rekomendasi kebijakan nasional ke depan.

Di akhir kegiatan, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kampus dan media yang mendukung penyelenggaraan dialog terbuka ini sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara luas. •ais/aha