//
Anggota Panja Ekonomi Biru (Blue Economy) BKSAP DPR RI, Fauziah Helga Tampubolon saat kunjungan kerja BKSAP dalam rangkaian peninjauan praktik ekonomi biru dan konservasi laut di Kota Sorong, Papua Barat.
PARLEMENTARIA, Sorong — Anggota Panja Ekonomi Biru (Blue Economy) DPR RI, Faujia Helga Br. Tampubolon, mengapresiasi langkah inovatif PT KOBUMI, sebuah perusahaan sosial-ekologis milik komunitas yang berhasil menghubungkan hasil bumi masyarakat Papua ke pasar secara adil dan berkelanjutan. Kunjungan ini dilakukan di Kota Sorong, Rabu (12/11/2025), dalam rangkaian peninjauan praktik ekonomi biru dan konservasi laut di wilayah Papua Barat Daya.
KOBUMI sendiri didirikan pada tahun 2022 dan dimiliki bersama oleh sejumlah koperasi yang mewakili masyarakat adat dan lokal di Indonesia Timur, bekerja sama dengan Yayasan EcoNusa. Perusahaan ini menjadi contoh sukses model bisnis berkeadilan, di mana keuntungan tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi juga dikembalikan untuk pengembangan masyarakat dan konservasi lingkungan.
Fauziah menilai kehadiran KOBUMI sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal karena mampu menampung hasil laut masyarakat dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, bahkan hingga dua persen lebih. Produk seperti udang dan hasil laut lainnya dikemas secara profesional untuk dipasarkan, baik di dalam negeri maupun ekspor.
“Saya melihat semangat luar biasa di sini. KOBUMI bersama koperasi masyarakat adat telah menampung hasil tangkapan dengan harga yang adil dan memastikan keuntungan bersama. Ini langkah konkret menuju kemandirian ekonomi daerah,” ujar Politisi Partai Demokrat tersebut.
Lebih lanjut, Fauziah menegaskan bahwa model usaha seperti KOBUMI dapat menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Namun, ia juga mencatat adanya sejumlah tantangan yang masih dihadapi masyarakat, seperti keterbatasan lahan produksi dan minimnya armada kapal pengangkut hasil laut.
“Mereka hanya memiliki tiga kapal dengan kapasitas 100 ton. Kita perlu dorong kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha agar kapasitas produksi dan distribusi meningkat. Masyarakat butuh dukungan, pelatihan, dan fasilitas agar bisa naik kelas,” tegasnya.
Fauziah juga menekankan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam mencari solusi untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
“Kita di DPR hadir untuk membantu. Masyarakat perlu wadah pembelajaran, bimbingan, dan fasilitas. Kalau semua bersinergi, saya yakin ekonomi di Papua Barat Daya akan tumbuh pesat dan berkeadilan,” pungkasnya.
Sementara itu, di Kampung Konda, Kabupaten Sorong Selatan, masyarakat adat menggantungkan hidup pada hasil tangkapan udang. Namun sebelumnya, keberadaan tengkulak membuat mereka sulit berkembang karena ketergantungan harga dan utang.
Melalui dukungan EcoNusa, masyarakat kini membentuk koperasi seperti Koperasi Fgan Fen Sisi, yang berperan membeli dan menyalurkan hasil tangkapan langsung ke PT KOBUMI. Dari sana, produk dikirim ke pasar dengan pengelolaan profesional.
PT KOBUMI juga memiliki fasilitas penyimpanan modern di Sorong, dengan ruang pendingin berkapasitas 10 ton dan mesin pembeku cepat (air blast freezing) yang mampu membekukan hingga 1 ton udang per jam. Teknologi ini menjaga kualitas hasil tangkapan tetap segar dan bernilai tinggi di pasaran.
Kehadiran KOBUMI menjadi bukti bahwa ekonomi berbasis komunitas dan lingkungan dapat berjalan berdampingan, memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian laut dan budaya masyarakat adat Papua. •rni/aha
