//
Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (11/11/2025). Foto : Eno/Andri.
PARLEMENTARIA, Nusantara – Komisi II DPR RI mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar seluruh fasilitas pemerintahan dapat berfungsi maksimal pada tahun 2028. Dukungan anggaran dan semangat kerja di lapangan disebut menjadi faktor kunci dalam mewujudkan ibu kota baru Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, menegaskan bahwa pembangunan IKN belum sepenuhnya rampung dan masih membutuhkan dukungan anggaran yang signifikan. “Yang dibutuhkan sekarang memang anggaran. Karena masih banyak kantor pemerintahan yang belum selesai, baik untuk legislatif, yudikatif, maupun eksekutif,” kata Toha kepada Parlementaria, di Nusantara, Selasa (11/11/2025).
Ia menjelaskan, arah pembangunan kawasan IKN juga memiliki filosofi tersendiri. “Kantor IKN ini posisinya lurus ke Istana dan menghadap tenggara. Itu bukan kebetulan, tapi mengandung filosofi pengawasan, pengawalan, dan komunikasi antara lembaga pemerintahan,” ungkapnya.
Menurut Politisi Fraksi PKB ini, proses pemindahan aparatur negara tidak bisa dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap. “Kami menyarankan agar perpindahan dilakukan berangsur-angsur. Yang dibutuhkan lebih dulu — misalnya tenaga teknis dan staf inti — mereka yang harus pindah duluan,” ucapnya.
Toha menambahkan, hingga tahun 2028 pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk menyelesaikan pembangunan gedung-gedung legislatif, yudikatif, dan birokrasi pemerintahan. “Sekarang sudah ada sekitar 8.000 pekerja yang setiap hari bekerja di lapangan. Artinya, pembangunan ini nyata dan progresnya terus berjalan,” tegasnya. •eno/rdn
