//
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto : Ist/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang meminta PT Michelin Indonesia menunda rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 280 karyawan. Selain itu, ia juga mendorong perusahaan untuk mengutamakan dialog bipartit bersama pekerja.
“Langkah untuk mendorong dialog bipartit adalah keputusan yang bijak. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, penting agar perusahaan dan pekerja duduk bersama mencari solusi terbaik sebelum memutuskan PHK,” ujar Netty melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Netty menegaskan bahwa PHK seharusnya menjadi jalan terakhir, setelah semua opsi penyelamatan kerja dan efisiensi internal ditempuh. Ia menilai, industri besar seperti Michelin memiliki tanggung jawab sosial untuk mempertimbangkan nasib ratusan keluarga yang bergantung pada pekerjaan tersebut.
“Kita memahami tekanan bisnis yang dihadapi perusahaan, tetapi jangan sampai langkah efisiensi justru menimbulkan beban sosial baru. Prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan harus menjadi pertimbangan utama,” tegas Netty.
Ia juga mendorong agar pemerintah dan perusahaan menyiapkan program pelatihan ulang (re-skilling) bagi pekerja yang berpotensi terdampak restrukturisasi.
“Dialog yang sehat akan membuka ruang kompromi, baik melalui pengaturan jam kerja, rotasi, atau pelatihan ulang. Dengan begitu, pekerja tetap punya harapan dan perusahaan tidak kehilangan SDM berpengalaman,” ujar perempuan yang kerap disapa Netty Aher ini.
Netty juga mengingatkan agar pemerintah daerah dan Dinas Ketenagakerjaan aktif melakukan pendampingan selama proses dialog berlangsung, termasuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi bila PHK tidak dapat dihindari.
“Pengawasan pemerintah penting agar prosesnya transparan dan adil. Negara harus hadir untuk memastikan setiap langkah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Netty menilai, tantangan yang dihadapi Michelin Indonesia bisa menjadi cerminan persoalan yang lebih luas di industri manufaktur nasional. “Kita perlu memastikan industri tetap bertahan, tapi juga memastikan pekerja tidak menjadi korban pertama dari perubahan ekonomi global. Kuncinya ada pada kolaborasi dan komunikasi yang terbuka,” pungkas Netty. •gal/rdn
