//
Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Kota Tangerang Selatan, Banten, Jumat (7/11/2025). Foto : Uch/Andri.
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Pemerintah tengah menggulirkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai strategi memperkuat ekonomi di akar rumput. Namun, di tengah semangat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati mengingatkan agar program ini tidak justru mematikan usaha kecil yang telah lama menjadi penopang ekonomi lokal.
Menurutnya, koperasi di tingkat desa harus hadir sebagai mitra, bukan pesaing. Ia menilai penting bagi pemerintah untuk memastikan model bisnis Koperasi Merah Putih tidak mengambil ruang usaha warga yang sudah lebih dulu bertahan di desa.
“Saya setuju untuk bisa mendukung dalam percepatan pertumbuhan perekonomian desa. Tetapi jangan sampai tujuan itu kita capai, tetapi kita mengabaikan kehidupan toko-toko kelontong dan masyarakat kecil yang berusaha di bidang itu, sehingga mengakibatkan mereka tidak bisa berusaha lagi,” ujar Politisi yang akrab disapa Estu itu dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Kota Tangerang Selatan, Banten, Jumat (7/11/2025).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan, semangat besar membangun ekonomi desa tidak boleh mengorbankan pelaku usaha tradisional yang menjadi denyut kehidupan warga. Anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini bahkan menyebut contoh yang sangat konkret untuk menggambarkan dampak yang ia khawatirkan.
“Saya contohkan tadi, salah satu contohnya adalah supaya tokonya Yu Jem, Yu Yem, Pak No, Pak Jan itu nggak mati, toko kelontongnya,” legislator Dapil Jawa Timur VIII seraya menggambarkan betapa pentingnya peran toko-toko kecil dalam menjaga sirkulasi ekonomi masyarakat desa.
Lebih lanjut, Estu mendorong agar pemerintah menyiapkan kebijakan yang menempatkan koperasi sebagai penggerak dan fasilitator bagi pelaku usaha kecil. Ia menyarankan agar koperasi didorong menjadi agen atau supplier yang memperkuat rantai pasok di desa, bukan pemain yang mengambil pasar yang sudah ada.
“Ada satu aturan yang mengatur di mana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini ditentukan mereka untuk menjadi agen, katakanlah kemudian menjadi supplier. Ini bisa dilakukan untuk memberikan dukungan untuk makanan bergizi gratis. Artinya, dapur-dapur MBG ini diminta untuk bekerjasama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga tidak mempengaruhi toko-toko Kelontong yang ada di desa tersebut,” jelasnya.
Sadarestuwati menegaskan, pembangunan KDKMP harus berbasis pada karakter dan potensi ekonomi lokal agar benar-benar berkelanjutan. Ia berharap, tata kelola dan inovasi bisnis menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.
“Harapan saya, kerja keras dan wujudnya cita-cita Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini bisa benar-benar memberikan dukungan ke percepatan pertumbuhan perekonomian desa. Tentunya dengan tata kelola yang bagus dan jangan pernah berpikir untuk mengorbankan dana desa sebagai jaminan untuk membayar dalam apabila koperasi ada kerugian atau gagal bayar,” tegasnya. •uc/rdn
