//
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, saat mengikuti Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI ke UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (3/5/2025). Foto: Ridwan/vel.
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan pentingnya aspek keberlanjutan (sustainability) dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa, atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Dalam dialog bersama civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bramantyo menilai isu seperti deforestasi dan pekerja anak (child labor) tidak boleh menjadi hambatan, tetapi justru peluang untuk memperbaiki tata kelola ekonomi berkelanjutan.
Menurut Bramantyo, persoalan keberlanjutan ekonomi global kini menjadi perhatian utama dalam hubungan perdagangan internasional. Ia mengakui bahwa Indonesia dan Uni Eropa sama-sama memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam memastikan setiap perjanjian dagang memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan tenaga kerja.
“Isu keberlanjutan bukan sesuatu yang harus dibenturkan dengan pertumbuhan ekonomi. Keduanya justru bisa berjalan beriringan. Kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sambil tetap menjaga tanggung jawab terhadap lingkungan dan hak-hak sosial,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI ke UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (3/5/2025).
Bramantyo menilai, dengan komitmen kedua pihak terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, implementasi I-EU CEPA ke depan dapat menjadi contoh kemitraan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan ekologis. “Tanggung jawab untuk sustainability adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya Indonesia, tapi juga Uni Eropa,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Bramantyo juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, parlemen, akademisi, dan dunia usaha dalam menyiapkan masyarakat menghadapi pemberlakuan I-EU CEPA pada Januari 2027. Ia menyebut, dialog seperti ini menjadi wadah penting untuk memperkaya perspektif kebijakan yang lebih inklusif.
“Masukan dari dunia akademik seperti UIN Syarif Hidayatullah sangat berharga untuk memastikan perjanjian ini benar-benar berpihak pada kepentingan nasional, khususnya dalam membangun ekonomi hijau yang berkeadilan,” ujarnya.
Sebagai lembaga yang menjalankan diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI berkomitmen untuk terus mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam mendorong implementasi I-EU CEPA yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. “Kita ingin memastikan IEU-CEPA menjadi simbol kemitraan modern antara Indonesia dan Eropa — yang maju secara ekonomi, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. •rdn
