Komisi IX: Masukan Publik Jadi Catatan Penting Perbaikan MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI melakukan audiensi dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait penyampaian pandangan serta Rekomendasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru berjalan sembilan bulan masih penuh dengan berbagai kekurangan. Ia menekankan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara juga masih dalam tahap awal pembentukan dan belum memiliki struktur yang mapan.

“Baru sembilan bulan dan masih banyak, kita akui banyak sekali yang memang penuh dengan kekurangan. Badan Gizi Nasional secara kelembagaan pun ini juga badan yang baru, perangkat juga masih belum terhierarki dengan baik, artinya baru memang terpusat di tingkat pusat saja, belum ada perwakilan di tingkat daerah,” ujarnya di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Menurutnya, meski koordinasi lintas instansi mulai berjalan di sejumlah daerah, penguatan struktur tetap menjadi kebutuhan mendesak. Puti mencontohkan hasil kunjungan kerja ke Batam, di mana sudah ada koordinasi antara dinas kesehatan dan pendidikan dalam menangani berbagai kasus.

“Kalau kemarin saya kebetulan ke Batam, itu sudah mulai berjalan, ada koordinasi bagaimana penanganan-penanganan jika terjadi kasus-kasus tertentu. Mudah-mudahan ini menjadi awal,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti kompleksitas persoalan gizi dan kesehatan di Indonesia, yang erat kaitannya dengan upaya menyiapkan generasi emas 2045. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang, termasuk konsumsi buah dan sayur.

“Ternyata begitu kompleks permasalahan gizi, ataupun juga permasalahan kesehatan di Indonesia, terutama yang terkait dengan bagaimana menyiapkan generasi penerus kita. Dari data survei kesehatan Indonesia, konsumsi buah dan sayur masih sangat rendah, makanya masuk ke dalam item Germas,” jelasnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya meningkatkan jumlah SDM di bidang gizi untuk menopang keberhasilan program MBG. Ia mengapresiasi masukan dari para ahli dan anggota DPR lainnya agar rekomendasi yang muncul tidak hanya ditujukan kepada BGN, tetapi juga kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan.

“Ini menjadi catatan penting, artinya tidak hanya bagi BGN sebagai penyelenggara makan bergizi gratis, tapi juga untuk kementerian lain, termasuk Kementerian Kesehatan dalam hal sosialisasi gizi. Pemenuhan terhadap SDM kesehatan di bidang gizi juga perlu didorong,” pungkasnya. •gal/rdn